DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menilai bahwa wacana amandemen UU 1945 yang mengarah pada perpanjangan masa periode jabatan presiden bisa menambah beban dan kesedihan masyarakat.
Pandemi COVID-19 belum usai namun ditambah dengan elit yang masih ingin berkuasa.
"Menanggung beban berat pandemik yang akibatnya saja sudah cukup berat, kini harus ditambah menanggung beban kegagalan pemimpin yang syahwat kekuasaannya tinggi dan masih ingin berkuasa. Masyarakat bertanya, apa urgensinya penambahan 3 periode terhadap kepentingan masyarakat ke depan? Apa urgensinya terhadap perubahan yang lebih baik?," kata akademisi Untirta Ikhsan Ahmad di Serang, Jumat (3/9/2021).
Wacana bahwa amandemen akan mengubah jabatan presiden menjadi 3 periode juga tidak punya korelasi dengan kepentingan rakyat, semangat demokrasi dan perubahan ke arah lebih baik.
Justru itu ia nilai sebagai pengkhianatan pada demokrasi.
"Penambahan jabatan presiden 3 periode atau penambahan 3 tahun sampai 2027, adalah bagian upaya membangun kepentingan politik di antara elit politik, partai politik dan cukong politik yang kadar keberpihakan kepada rakyat bisa dikatakan rendah," ujarnya.
Makanya, masyarakat bisa bersikap dengan wacana itu dan menyuarakan sikap seperti menyuarakan Jokowi mundur, pengambilan sikap masyarakat untuk tidak terlibat dalam setiap instrumen administratif dan teknis dari persiapan pelaksanaan pemilihan hingga misalkan golput.
"Ketiga penyikapan di atas diperlukan sebagai upaya rakyat mempertegas posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan mengontrol partai politik. Peran ini diperlukan karena legislatif sudah menjadi pasar loak yang tidak bisa melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan," pungkasnya. [Democrazy/sdt]
