DEMOCRAZY.ID - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra turut menanggapi wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Azyumardi menyebut, bisa saja rakyat dikibuli lagi seperti pada beberapa kali proses legislasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini, kata Azyumardi, sangat mungkin terjadi, lantaran pihaknya berkaca pada perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menjadi topik hangat dunia politik. Hal tersebut dikatakan oleh Azyumardi dalam siaran Kompas Tv tentang wacana amandemen UUD 1945, Rabu (1/9/2021) lalu. "Dalam beberapa kali proses legislasi, rakyat itu dikibuli saja. Misalnya dilihat dari perubahan Undang-undang KPK, kita lihatlah hasilnya sekarang ini, wakil ketuanya ya didenda cuma segitu itu. Itulah saya kira hasil dari konspirasi pemerintah dengan DPR," kata Azyumardi. Termasuk juga, kata Azyumardi, seperti halnya terkait UU Minerba dan Omnibus Law. Azyumardi menyebut
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra turut menanggapi wacana amandemen UUD 1945 tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Azyumardi menyebut, bisa saja rakyat dikibuli lagi seperti pada beberapa kali proses legislasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Hal ini, kata Azyumardi, sangat mungkin terjadi, lantaran pihaknya berkaca pada perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menjadi topik hangat dunia politik. Hal tersebut dikatakan oleh Azyumardi dalam siaran Kompas Tv tentang wacana amandemen UUD 1945, Rabu (1/9/2021) lalu. "Dalam beberapa kali proses legislasi, rakyat itu dikibuli saja. Misalnya dilihat dari perubahan Undang-undang KPK, kita lihatlah hasilnya sekarang ini, wakil ketuanya ya didenda cuma segitu itu. Itulah saya kira hasil dari konspirasi pemerintah dengan DPR," kata Azyumardi. Termasuk juga, kata Azyumardi, seperti halnya terkait UU Minerba dan Omnibus Law. Azyumardi menyebut