DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun turut menanggapi ancaman yang dilontarkan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly mengaku yakin tidak yakin demo tersebut akan terjadi, sebab saat ini sulit melakukan unjuk rasa di Indonesia.
“Kita tidak tahu apakah terlaksana atau tidak, demonya. Karena kita tahu sekarang ini tidak gampang melakukan demonstrasi,” ujarnya melalui kanal YouTube Refly Harun Jumat, 24 September 2021.
Sebab, saat demo dilakukan, pemerintah akan mengerahkan seluruh aparat penegak hukum.
“Karena ketika Anda demo, yang terjadi adalah dengan mudahnya kekuasaan akan menghadang Anda,” tuturnya.
“Ya caranya adalah dengan mengerahkan aparat penegak hukum di tempat-tempat mahasiswa mau bergerak,” imbuhnya.
Padahal, unjuk rasa kata dia, adalah hak konstitusional.
“Padahal kita tahu, unjuk rasa itu adalah hak konstitusional,” ungkap Refly.
Namun di Indonesia, khususnya di pemerintahan saat ini, unjuk rasa menjadi barang haram.
“Tapi di sini, itu (unjuk rasa) barang yang haram. Tidak bisa dilakukan secara mudah,” tandasnya.
Refly kemudian menyoroti pertanyaan soal kenapa Novel Baswedan Cs tidak legowo untuk dipecat dari KPK dan tidak mencari pekerjaan baru karena merasa memiliki kapasitas.
“Nah, the point is not about pekerjaan itu sendiri ya. Kalau soal pekerjaan, saya yakin orang seperti Novel akan banyak orang mengulurkan bantuan untuk merekrutnya. Bukan itu soalnya,” terangnya.
Persoalannya, kata Advokat ini adalah mereka hendak mengabdi ke negara melalui pemberantasan korupsi.
“Soalnya adalah Anda ingin mengabdi dalam pemberantasan korupsi yang merupakan wilayah yang paling ngeri-ngeri sedap, tetapi sekaligus kalau Anda berhasil, Anda banyak menanam jasa bagi negara ini. Itu persoalannya,” tambahnya.
Seperti diketahui, BEM SI dan GASAK berencana gelar aksi massa menolak pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Jakarta, Senin, 27 September 2021.
Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan, langkah ini dipersiapkan apabila dalam kurun waktu 3x24 jam Jokowi masih bergeming untuk membatalkan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK tersebut. [Democrazy/galamed]
