DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Isu amandemen UUD 1945 masih jadi bola panas.
Bola itu kian panas karena dibarengi dukungan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang. PKS pun berteriak bahaya.
Isu amandemen ini bisa dibilang nyala-mati sepanjang masa pandemi.
Baru-baru ini kembali ramai dibicarakan karena diungkit oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berpidato di Sidang Tahunan MPR 2021, 16 Agustus lalu.
Bak menabur garam ke api, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang baru bergabung dengan koalisi pemerintahan menambah percikan dengan bicara perlunya evaluasi amandemen.
Bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah memang sempat dicurigai terkait kepentingan amandemen karena tanpa partai matahari putih itu pun pendukung pemerintah di Senayan sudah terlampau kuat untuk oposisi.
"Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi, karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945 tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kuorum pengubahan dan pemberian persetujuan," kata Wasekjen Partai Demokrat (PD) Irwan, Jumat (27/8) lalu.
PAN buru-buru menepis. Jubir PAN Rizki Aljupri membantah partainya bergabung demi amandemen UUD 1945.
"Hoax itu. Kami minta Saudara Irwan dari Partai Demokrat tidak perlu membuat gaduh dengan 'menduga-duga' terkait isu amendemen UUD 1945. Apalagi sampai membawa-bawa nama PAN," kata juru bicara DPP PAN Rizki Aljupri kepada wartawan, di hari yang sama dengan Irwan bicara.
Rizki boleh menepis, namun gelagat sang ketum menunjukkan arah sebaliknya.
Beberapa hari kemudian, Zulkifli Hasan malah memberi sinyal dukungan untuk amandemen.
"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," kata Zulkifli di Rakernas II PAN, Selasa (31/8/2021).
Di tengah kencangnya isu amandemen, Relawan Jokowi Mania (JoMan) mengembuskan bola panas lain, dukungan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, yang kini dijabat sang pujaan.
Seperti diketahui keinginan JoMan hanya bisa terwujud lewat amandemen.
"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel), kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).
Namun sebenarnya, sebelum JoMan bicara, PKS sudah mencium kaitan kencangnya pembahasan soal amandemen ini dengan isu 'tabu' perpanjangan masa jabatan Presiden.
PKS pun sudah berteriak bahaya, karena jika bergulir, oposisi tak akan berdaya.
"Dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang plus perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Rabu (1/9) kemarin. [Democrazy/dtk]
