POLITIK

Jokowi Tak Larang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Tapi Ia Menolak

DEMOCRAZY.ID
September 16, 2021
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Jokowi Tak Larang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Tapi Ia Menolak

Jokowi Tak Larang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Tapi Ia Menolak

DEMOCRAZY.ID - Meski sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), wacana Amandemen UUD 1945 yang dikaitkan dengan isu tiga periode masih bergulir.


Wacana tersebut membuat Jokowi gerah hingga akhirnya presiden kembali menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan. 


“Saya sudah bolak-balik menjawab soal itu. Lalu, mau jawab apa lagi?” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 September 2021.


Meski begitu, eks Walikota Solo ini mengaku menghormati demokrasi yang berlangsung di Tanah Air. 


Karena itu, dirinya tidak melarang pendapat dan pernyataan soal masa jabatan presiden di hadapan publik.


“Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan. Nggak mungkin saya larang. Karena Ini bagian dari demokratisasi.”


“Wong yang dulu bikin hashtag #2019GantiPresiden saja nggak saya larang. Masa ini saya larang orang beropini dan pendapat. Itu kan terserah mereka,” tuturnya.


Menurut Jokowi, siapa pun boleh mengusulkan hal semacam ini. 


Namun yang pasti Jokowi sendiri sudah menolak wacana tersebut. 


“Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yaitu menolak. Lalu saya harus menjawab apa lagi,” tegasnya.


Lebih lanjut, Jokowi menilai wacana tersebut buruk baginya, karena akan menciptakan opini bahwa dia orang ambisius. 


“Ide itu sebenarnya buruk buat saya. Karena itu akan menciptakan opini Jokowi ambisius, serakah kekuasaan,” ungkapnya.


“Saya tegaskan bahwa saya menolak,” pungkasnya.


Sebelumnya, Ketua Umum Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Baron Danardono Wibowo mengungkapkan alasan mendukung Jokowi menjadi presiden untuk tiga periode.


Pertimbangan utamanya adalah untuk menghindari potensi polarisasi ekstrem antara kelompok nasionalis dengan kelompok atau oknum yang mengatasnamakan keyakinan tertentu.


“Seperti yang terjadi pada Pilkada 2017, Pilpres 2019,” ujarnya pada wartawan Rabu, 15 September 2021. [Democrazy/rep]

Penulis blog