DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Reshuffle kabinet disebut akan digelar dalam waktu dekat.
Wacana ini mencuat menyusul bergabungnya anggota koalisi baru yaitu PAN, ditambah perlu adanya evaluasi pada menteri-menteri Jokowi yang dinilai layak diganti.
Siapa saja menteri Jokowi yang layak dievaluasi?
Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan sejumlah menteri Jokowi memang sudah saatnya dievaluasi.
Salah satu nama menurut Ujang adalah Menkumham Yasonna Laoly.
Ia menilai, sederet kontroversi pernah dilakukan Yasonna dan membuat citra pemerintahan Jokowi di mata publik suram.
"Kalau kita objektif menilai evaluasi menteri, ya, salah satunya Yasonna. Dia, kan, dari dulu bermasalah kasus Harun Masiku mengamankan, mohon maaf, kamera di bandara sehingga memecat Dirjen Imigrasi, macam-macam persoalannya. Banyaklah kalau kita jelaskan satu per satu. Dari dulu saya mengatakan Yasonna ini menteri yang salah satu harus dievaluasi," kata Ujang saat dimintai tanggapan, Senin (13/9).
Sementara dari sisi kinerja, Yasonna juga dinilai tak terlalu berprestasi.
Puncaknya adalah tragedi kemanusiaan tewasnya 46 napi akibat kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang.
Akan tetapi, Ujang melihat Yasonna jika ingin direshuffle, Jokowi akan terbentur dengan pengusung utama koalisi yaitu PDIP.
"Tetapi Yasonna ini, kan, backup-nya PDIP, rekom langsung dari Ibu Megawati makanya selama ini selalu aman. Maka saya melihat Pak Jokowi bukan melihat evaluasi kinerja, tetapi lebih kepada nilai politisnya," - Ujang
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menjelaskan ada dua penilaian kinerja menteri.
Yang pertama penilaian berdasarkan kinerja, dan kedua penilaian berdasarkan politik.
"Maka ada dua, kan, menteri dinilai berdasarkan kinerja, kedua berdasarkan politis. Nah kalau berdasarkan kinerja siapa yang dianggap gagal, tidak perform, maka diganti," ungkapnya.
"Tetapi kalau berdasarkan politis, penilaiannya yang jelek pun, yang tidak berprestasi pun akan dipertahankan. Nah kelihatannya Yasonna seperti itu," lanjutnya.
Bagaimana dengan nama lain?
Ujang berpendapat nama KSP Moeldoko juga layak dievaluasi.
Dari sisi etika, kesalahan Moeldoko tampak nyata di mata publik.
Sebut saja dualisme di tubuh Partai Demokrat pasca KLB Deli Serdang.
"Mestinya diganti. Kalau kita bicara etika politik, bicara etika pemerintahan, bagaimana kita bisa membangun pemerintahan yang berintegritas, bersih, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas mestinya diganti, karena yang dilakukan Moeldoko itu pelanggaran jelas, aturan-aturan yang ada di dalam UU dan aturan lain dan ini terjadi di depan mata, mestinya diganti, mestinya," beber Ujang.
Sementara selain dua nama itu, Ujang melihat beberapa pos kementerian juga bisa dievaluasi.
Mulai dari Menkes Budi Gunadi Sadikin hingga Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
"Ya mestinya Menkes juga tidak terlalu kinclong, biasa-biasa saja. Walaupun vaksin tetap saja yang menyelenggarakan BIN, polisi, tentara, tetap saja Jokowi. Mestinya bagi saya, sih, biasa-biasa saja. Lalu masyarakat menilai Mendag, saya, sih, mengatakan Menteri UMKM. Dari saya itu saja," tandas Ujang.
Belum diketahui kapan pastinya reshuffle akan dilakukan Presiden Jokowi.
Sejumlah elite Istana ketika ditanya kapan reshuffle akan dihelat memilih menjawab diplomatis serta bungkam. [Democrazy/dkp]
