DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART), menyoroti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintahan di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Thaha menyebut, puja-puji yang dilayangkan parpol koalisi untuk Jokowi karena dinilai berhasil menanangani pandemi Covid-19 terasa kurang beretika.
"Bahwa mereka menilai Jokowi berhasil dalam penanganan situasi pandemi, sah-sah saja. Tapi ketika itu dilakukan dalam sebuah pertemuan di Istana, maka beda lagi tafsirannya," ungkap Thaha kepada Tribunnews.com, Kamis (2/9/2021).
Thaha menyebut, Jokowi adalah presiden bagi semua pihak dan semua parpol, termasuk yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah.
"Dengan statusnya sebagai presiden bagi semua tersebut, maka seharusnya bukan hanya parpol pendukung saja yang semestinya diundang ke Istana."
"Konsekuensinya, sebagai presiden, Jokowi sepantasnya tidak hanya menyediakan waktu secara khusus bagi puja-puji," ungkap Thaha.
Jokowi dinilai harusnya memberikan waktu khusus bagi kritik tajam dari oposisi.
"Lain hal sekiranya pertemuan perayaan itu diselenggarakan di kedai kopi, di penginapan, atau di lapangan terbuka, bolehlah yang diundang hanya parpol pendukung saja," ungkap Thaha.
Thaha memandang pertemuan di Istana itu sebagai wujud tidak proporsionalnya para elit koalisi dalam memosisikan diri.
"Mereka abai terhadap siapa diri mereka dan peran apa yang seharusnya mereka mainkan di kantor tempat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bekerja."
"Etika bertindak-tanduk selaku tokoh-tokoh pemimpin politik sudah tercecer sedemikian rupa."
"Pertemuan di Istana, tempat Jokowi menyambut para tamu koalisi dengan kapasitas sebagai presiden, seolah menguatkan simpulan banyak pihak bahwa oligarki politik semakin menjadi-jadi di negeri ini," ujar Thaha.
Diketahui Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para petinggi partai koalisi di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) lalu pada pukul 15.00 WIB.
Pertemuan itu dihadiri tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol.
Mereka adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Bapak Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Bapak Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi.
Dan yang ketujuh ialah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. [Democrazy/trb]
