DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pembatasan Tenaga Kerja Asing asal China dan Arab membuat sejumlah proyek pertambangan molor.
Selama pandemi covid-19, pekerja khusus dari China dan Uni Emirat Arab menunda keberangkatannya ke Indonesia.
Direktur Utama Mining Industry Indonesia atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan, meski molor, pengerjaan proyek seperti desain yang tidak membutuhkan pertemuan fisik tetap berjalan normal.
"Itu memang terjadi penundaan dalam arti tenaga kerja yang mestinya hadir dia gak bisa hadir, baik itu dari china maupun dari Uni Emirat Arab. Tetapi hal-hal yang terkait dengan desain tetap jalan," ujar Orias, Rabu (1/9/2021).
Dia mencatat, molornya sejumlah proyek pertambangan di beberapa daerah tidak saja disebabkan pembatasan pergerakan masa di Indonesia.
Namun, kebijakan serupa yang juga diberlakukan di beberapa negara.
Akibatnya, kegiatan pengiriman untuk peralatan-peralatan konstruksi di pelabuhan luar negeri menjadi terganggu selama beberapa bulan belakangan ini.
"Proyek-proyek itu bisa tertunda karena kedatangan dari peralatan. Jadi Peralatan yang diperlukan bisa terganggu kehadirannya karena kegiatan di pelabuhan luar negeri yang terganggu, jadi pengiriman barang terkait dengan proyek itu terganggu, terlambat beberapa bulan," katanya.
Adapun proyek Holding BUMN Pertambangan yang tercatat molor adalah modernisasi tungku (pot upgrading).
Konstruksi proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas sekaligus menekan ongkos listrik fasilitas peleburan aluminium milik perseroan.
Kemudian, smelter grade Alumina di Kalimantan Barat. Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).
Dimana, perseroan menghubungkan rantai pasokan antara mineral bijih bauksit dari IUP milik ANTM dengan pabrik peleburan aluminium milik Inalum
"Kalau kita lihat sekarang pergerakan masih dibatasi, kami berharap mungkin bulan September (2021) mungkin sudah bisa ada pergerakan orang yang lebih bebas, dalam arti kausa Covid sudah menurun, kalau belum menurun itu konsekuensi logis aja dari kebijakan yang ada untuk kebaikan bersama jangka panjang dan kami ikuti, dan itu tidak masalah," ungkap dia. [Democrazy/okz]
