DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Formappi menilai kinerja DPR 2019-2024 sebagai yang terburuk sejak era Reformasi.
Penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator yang ditemukan Formappi. Muncul pembelaan atas cap yang diberikan Formappi.
Dalam rilis 'Evaluasi Kinerja MS V TS 2020-2021', peneliti Formappi Lucius Karus memaparkan alasannya menyebut kinerja DPR 2019-2024 sebagai yang terburuk.
Dia menyinggung jumlah produk undang-undang prioritas yang bisa disahkan.
"Sejauh ini saya kira kinerja DPR 2019-2024 sampai 2 tahun ini bisa menjadi kinerja DPR terburuk. Tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014-2019 terburuk di era Reformasi. Tapi tampaknya ada yang lebih buruk dari 2014-2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," kata Lucius Karus seperti dikutip Jumat (3/9/2021).
"Bayangkan, sampai berakhirnya tahun, 2 tahun sidang pertama DPR, baru 4 undang-undang prioritas yang berhasil disahkan. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Kerja 2 tahun dari 100 sekian RUU prioritas untuk 5 tahun, baru 4 di antaranya yang berhasil disahkan oleh DPR 2019-2024 ini," katanya.
Jumlah ini disebut jauh dari kinerja DPR periode sebelumnya dalam 2 tahun pertama. DPR 2014-2019 disebut bisa menghasilkan belasan produk legislasi prioritas dalam 2 tahun pertama kerja.
Selain itu, Lucius menyinggung kontroversi-kontroversi DPR saat ini, termasuk ada anggota yang disorot karena pernikahan di saat pandemi COVID-19.
Kini muncul Sahabat DPR Indonesia (SDI) yang pasang badan atas penilaian Formappi. Inisiator SDI, Bintang Wahyu Saputra, meminta Formappi lebih objektif dalam menilai kinerja DPR RI.
Bintang mengatakan Formappi seharusnya melihat juga kondisi objektif bangsa Indonesia dan dunia yang lebih dari satu tahun dilanda pandemi COVID-19 dan DPR disebut juga menghadapinya.
"DPR RI wajib membantu rakyat mengatasi COVID-19, itu sebabnya pimpinan DPR RI membentuk Satgas Lawan COVID-19. Selain itu, di awal-awal pandemi COVID-19 pemerintah menetapkan PSBB, di mana salah satunya mengatur work from home atau bekerja dari rumah, termasuk DPR RI," katanya.
Bintang meminta kerja-kerja personal anggota DPR RI tidak dikesampingkan.
Soal anggaran multivitamin, Bintang menyebut itu bukan proyek dan bukan untuk anggota DPR.
Untuk diketahui, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut multivitamin ini untuk pegawai-pegawai DPR dan kini telah dibatalkan.
"Selama pandemi COVID-19, banyak sekali anggota DPR RI yang turun langsung membantu rakyat. Kenapa ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator mengukur kinerja DPR RI sekarang. Toh, mereka juga sedang melaksanakan kewajibannya mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
"DPR juga rakyat tidak kebal terhadap virus Corona. Boleh dong DPR mendapatkan hak-haknya selama tidak abai terhadap kewajibannya," katanya. [Democrazy/dtk]
