DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan ada indikasi pejabat tinggi pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di Papua ikut membiayai gerakan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Laporan yang masuk di Komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” kata Dave, Kamis (23/9).
Dia mengatakan dugaan keterlibatan pejabat tinggi tersebut dengan sengaja melakukan penyerangan, merusak fasilitas umum, dan fasilitas sosial untuk berbagai kepentingan.
Menurut dia, kepentingan tersebut seperti agar tidak mengganggu kebijakan dan kepentingan daerah serta membakar bangunan untuk dibangun yang baru.
“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ujarnya.
Pihaknya juga mengklaim mengetahui tujuan dari para pejabat melakukan hal tersebut.
Biasanya terdiri dari berbagai macam alasan, di antaranya agar para kelompok separatis tidak menggangu kebijakan hingga kewenangan Pimpinan Daerah.
“Sehingga ada alasan untuk membangun baru, yang jelas mereka itu sekarang ini tenggarai, bahwa mereka juga bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi,” jelasnya.
Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat daerah tersebut.
Menurut dia, kalau sudah ditemukan bukti maka harus diproses secara hukum.
Dia meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua.
Sehingga nantinya ke depan tidak ada lagi pejabat yang justru secara tidak langsung mendukung gerakan kelompok teroris Papua.
“Untuk memantau hal tersebut, mengumpulkan data, sehingga lebih cepat untuk bisa diproses secara hukum, jadi yang memang terbukti terlibat ya bisa segera langsung diproses,” imbuhnya. [Democrazy/fajar]