DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sejumlah lembaga negara saling melempar pernyataan terkait sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial Twitter.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebelumnya meminta agar dugaan kebocoran data vaksin Jokowi ditanyakan ke Kementerian Kesehatan.
Menurut Jhonny, data sertifikat vaksin di Kominfo saat ini dalam kondisi aman.
"Ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," jelasnya saat dihubungi via pesan teks, Jumat (3/9).
Saat dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander K. Ginting belum dapat memastikan terkait dugaan kebocoran data orang nomor satu RI tersebut.
Ginting menduga ada tiga kemungkinan data vaksin Jokowi viral di media sosial.
Pertama, penyalahgunaan NIK, server di-hack, atau memang ada kemungkinan pihak lalai mengunci pengamanan jaringan.
Dia pun meminta agar dugaan kebocoran data tersebut ditanyakan langsung ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Sebaiknya koordinasi ke BSSN yang paling paham masalah hacker dan bajak membajak," kata Ginting lewat pesan singkat, Jumat (3/9).
Sementara itu, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan pihaknya enggan memberi tanggapan terkait dugaan kebocoran sertifikat vaksin Jokowi.
Dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan sementara terkait ramai vaksin Jokowi.
"Ya itu, tunggu aja, nanti," kata Hinsa lewat sambungan telepon, Jumat (3/9).
Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, tertulis Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kode QR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan.
Netizen lain juga membagikan foto e-KTP Jokowi lengkap dengan alamat dan data pribadi tanpa ada sensor sedikitpun. [Democrazy/cnn]
