DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi membantah tudingan Wali Kota Medan, Bobby Nasution bahwa Pemprov Sumut enggan memberikan data Covid-19.
Menurut Edy masalah tersebut harusnya dikomunikasikan dengan baik, bukan malah saling menyalahkan.
Ia menyebut data Covid di Sumut selama ini tak pernah dibuat hanya dari Pemprov, melainkan kolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota.
"...Nanti akan dievaluasi kembali. Jadi kabupaten kota juga harus tahu, jangan asyik salah sini, salah situ. Akhirnya semua jadi serba salah. Perkara laporan ada beda sedikit tak usah diributkan yang penting rakyat kita sehat," tukas Edy di rumah jabatan Gubernur Sumut, Senin (13/9).
Ia berjanji akan memberikan data Covid kepada Bobby selaku Wali Kota Medan.
Persoalan ini, menurutnya, hanya karena komunikasi.
Edy menambahkan bahwa data Covid-19 di Pemprov Sumut dibuat dari bawah ke atas atau dari masing-masing kabupaten /kota.
Kemudian data tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI.
"Sebenarnya data itu bottom up, dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah. Karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah. Harusnya tak seperti itu. Pemprov data ngambil data mulai tingkat desa lingkungan yang diakumulasikan di tingkat kabupaten. Terus ke atas itulah Pemprov," urai Edy.
Jika data penanganan Covid-19 tidak sinkron di tingkat kabupaten/kota, Edy mengingatkan akan mempengaruhi pendataan di tingkat Pusat. Edy meminta Bobby jangan hanya bisa menyalahkan Pemprov Sumut.
"Dengan data yang tidak sinkron dia akan berpengaruh karena ini model digital yang harus diakses oleh Jakarta," kata Edy.
Edy memaparkan perbedaan data Covid-19 terjadi lantaran masih ada salah paham di tingkat kabupaten/kota. Namun begitu ke depannya akan terus diperbaiki.
"Dari pusat itu masih pakai PCR antigen itu dimasukkan ke data. Tetapi lebih cenderung di kabupaten kota yang dimasukkan adalah yang swab PCR untuk labfor bukan antigen, jadi dia berbeda. Menurut orang-orang di daerah ini, kalau sudah antigen dia dinyatakan reaktif, dia ditindaklanjuti dengan swab PCR sehingga kalau ini dilaporkan menjadi double. Inilah yang sering berbeda," sebutnya.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution sebelumnya menyebutkan pendataan penanganan Covid-19 di Medan masih kacau lantaran buruknya koordinasi Pemprov Sumut.
Alhasil, Pemko Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.
"Data Covid-19 memang selama ini kita akui ada data yang belum kita input. Masalahnya data kasus baru positif Covid-19 yang dilakukan di sejumlah rumah sakit atau klinik umum non pemerintah, langsung diinput ke pusat data provinsi, jadi kita kesulitan," ucap Bobby, Sabtu (11/9).
Menurut Bobby Pemko Medan sudah pernah meminta data tersebut ke Pemprov Sumut.
Namun Pemprov Sumut tak pernah membagikan data penambahan kasus positif baru yang didapat dari hasil input sejumlah rumah sakit dan klinik swasta.
Ketika diminta lewat Dinkes Medan juga selama ini tak mendapatkan hasil yang baik.
"Kita selalu minta data sulit sekali. Provinsi juga saya rasa paham lah, saya bukan salahkan siapa-siapa. Coba tanya lah lagi lah pak Gubernur gimana mereka pernah minta masalah pendataan ke kami. Mungkin beliau lebih paham," urainya. [Democrazy/spk]
