DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sampai juli 2021 ada realisasi impor beras sebanyak 41.600 Ton yakni senilai 18 juta US dollar.
Padahal diketahui kondisi harga gabah pada Maret hingga Juni itu hanya Rp3.500-Rp4.000 per kg, tentunya membuat petani menjerit karena rugi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan Riyono, mengatakan jika itu benar, maka hal itu telah menyalahi aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan impor beras tahun ini.
"Kontroversi impor beras 1.5 juta ton di bulan Mei-Juni disaat petani panen raya di respons oleh Presiden bahwa tidak akan ada impor, tapi faktanya kok jadi begini?" kata Riyono.
Menurut Riyono, dengan adanya laporan tersebut makin menunjukkan manajemen dan politik pangan nasional yang semakin tidak jelas.
Inkoordinasi antarlembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat kebijakan jadi bias siapa yang akan bertanggung jawab.
"Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor ditiadakan, tapi ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur," tutur Riyono.
Kondisi perberasan nasional, kata dia, tercatat melalui BPS yakni produksi padi mencapai 54.65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0.08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54.60 juta ton.
Kemudian, apabila dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31.33 juta ton.
Menurutnya realisasi ini naik tipis 0.07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31.31 juta ton. Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021.
BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25.37 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Siapa yang berani impor beras sebanyak 41.600 Ton ini? Kok berani 'melawan' perintah Presiden untuk tidak melakukan impor. Presiden harus tegas dan ungkap siapa yang yang melakukan impor?" kata Riyono, seperti dikutip dari situs resmi PKS.
Sebelumnya, legislator PKS Slamet mencecar pertanyaan kepada Buwas soal importasi beras khusus sebanyak 41.600 ton per Juli 2021, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), terkait Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Rencana Kerja Tahun 2022, Ketersediaan Stok Pangan berlangsung di DPR Senayan, Jakarta, Senin kemarin.
Menurutnya yang dilakukan Pemerintah dinilai sangat merugikan rakyat kecil terutama petani. Namun, Slamet menuturkan bahwa pemerintah mengelak adanya importasi beras.
Dalam RDP Slamet menanyakan status kementerian perdagangan apakah tidak termasuk bagian dari pemerintahan presiden Jokowi.
"Saya menanyakan kepada pak Buwas kalo beras khusus itu legal apa ilegal? Legal pak, jawab Dirut Bulog Budi Waseso. Apakah kemendag itu bukan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi?" katanya.
"Jangan sampai pemerintah ini hanya memilah-milah data yang faktanya ada impor tapi dikatakan tidak ada impor, saya sampaikan di meja yang terhormat ini agar datanya clear," sambungnya.
Mau disebut apa saja, Slamet mengatakan beras yang sudah masuk ke wilayah Indonesia secara legal, itu artinya beras impor.
"Jangan sampai pemerintah mengingkari." ujar Slamet. [Democrazy/pkr]
