DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tengah disorot oleh berbagai pihak terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan interpelasi Formula E.
Aktivis Sosial, Geisz Chalifah lantas menilai bahwa menjelang Pilpres 2024, Anies mulai dijegal dari berbagai arah.
Termasuk soal intepelasi Formula E yang dilakukan oleh DPRD DKI PDIP dan PSI.
“Anies harus mereka jegal dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengajukan hak interpelasi Formula E yang tertunda karena Covid-19,” ujarnya Kamis, 2 September 2021.
Geisz mengatakan, kinerja Anies selama ini baik dan terukur. Sehingga PDIP dan PSI meninginkan Anies gagal dalam segala hal.
Terlebih elektabilitas Anies terpantau tinggi di beberapa lembaga survei yang melakukan survei terkait Calon Presiden (Capres) 2024.
Dia juga menyinggung mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diundur.
“Pertama, elektabilitas Anies yang tinggi, Pilkada Jakarta 2022 diundur ke 2024, sehingga begitu jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta selesai di 2022, Anies tak dapat mengikuti Pilkada Jakarta untuk memperpanjang masa jabatan,” jelasnya.
“Kedua, menyerang Anies dengan berbagai cara untuk didiskreditkan, dijatuhkan dari jabatan gubernur, dan bahkan dicari celah untuk dapat dipidanakan agar tidak dapat mengikuti Pilpres 2024,” imbuhnya.
Menurutnya, cara tersebut menandakan bahwa mereka bermental pengecut.
“Cara-cara yang mereka lakukan itu adalah ciri bahwa mereka pecundang, bermental pengecut,” tuturnya.
Giesz menegaskan, jika berani, seharusnya mereka bertarung di Pilkada maupun Pilpres secara adil (fair).
“Kalau berani, bertarung saja di Pilkada atau Pilpres secara fair. Jangan menikmati demokrasi sambil mengkhianati demokrasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk menolak usulan interpelasi fraksi PSI dan PDIP yang ditunjukkan terhadap Anies terkait Formula E.
Tujuh fraksi tersebut terdiri atas Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Meski begitu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan pihaknya bersikeras mengajukan interpelasi meski Gerindra mengklaim 73 anggota DPRD menolak. [Democrazy/skp]
