DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hasil survei menunjukkan masyarakat paling tidak puas dengan kinerja Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Survei ini dilakukan dengan menanyai kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kepuasan tersebut mencakup empat indikator yakni kebijakan, program sosial, koordinasi antar lembaga, dan transparansi.
Survei ini dilakukan pada periode 2-10 Agustus 2021 dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan sampling error sebesar 2,5 persen dan tingkat akurasi data mencapai 97 persen.
Berdasarkan hasil survei tersebut, Menkumham Yasonna Laoly menjadi menteri yang dianggap paling tidak memuaskan dengan persentase sebesar 49 persen.
Diikuti dengan kinerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Teten Masduki.
Sebanyak 46,1 persen responden tidak puas dengan kinerja Teten.
Lalu, ditempat ketiga ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dengan 44,5 persen.
Masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 39.8 persen dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno 35,1 persen.
Di posisi keenam kinerja menteri yang tidak memuaskan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 30,4 persen.
Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati dengan 27,9 persen.
Berturut-turut kinerja menteri yang tidak memuaskan ketujuh hingga kesepuluh adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 25 persen, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate 19,5 persen, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 16 persen.
Sedangkan menteri dengan kinerja yang paling memuaskan menurut survei IPO adalah Menteri Sosial Tri Rismaharani dengan 57,5 persen, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 54,2 persen, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 41,4 persen. [Democrazy/idh]
