DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengungkapkan kasus kerumunan berpotensi terjadi di mana saja. “Kasus kerumunan seperti ini mungkin dapat berpotensi terjadi di mana-mana,” ucap Refly melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis, 12 Agustus 2021. Menurutnya, apabila kasus kerumunan itu dipicu Presiden Jokowi, maka akan menimbulkan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. ” Lebih celakanya lagi, ini yang memberikan contoh Presiden (Jokowi) sendiri,” ungkapnya. “Mau bicara prinsip equality before the law sudah lewat. Mau bicara prinsip nyawa sebagai yang utama juga diingkari (Jokowi). Mau bicara prinsip pejabat publik harus memberi contoh lewat juga,” sambungnya. Terlebih, sebelumnya ia juga sudah sering mengatakan kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) masuk ke ranah administratif. “Berkali-kali saya katakan, yang paling benar itu seharusnya HRS tidak dikriminalkan. Kalo mau dipermasalahkan paling masuk ke ranah administratif,” tuturnya. Akan tetapi, menurutnya HRS d
Soal Jokowi Kembali Bikin Kerumunan, Refly Harun: Jokowi Mestinya Mendapatkan Sanksi Lebih Berat dari HRS
Agustus 12, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengungkapkan kasus kerumunan berpotensi terjadi di mana saja. “Kasus kerumunan seperti ini mungkin dapat berpotensi terjadi di mana-mana,” ucap Refly melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis, 12 Agustus 2021. Menurutnya, apabila kasus kerumunan itu dipicu Presiden Jokowi, maka akan menimbulkan contoh yang tidak baik bagi masyarakat. ” Lebih celakanya lagi, ini yang memberikan contoh Presiden (Jokowi) sendiri,” ungkapnya. “Mau bicara prinsip equality before the law sudah lewat. Mau bicara prinsip nyawa sebagai yang utama juga diingkari (Jokowi). Mau bicara prinsip pejabat publik harus memberi contoh lewat juga,” sambungnya. Terlebih, sebelumnya ia juga sudah sering mengatakan kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) masuk ke ranah administratif. “Berkali-kali saya katakan, yang paling benar itu seharusnya HRS tidak dikriminalkan. Kalo mau dipermasalahkan paling masuk ke ranah administratif,” tuturnya. Akan tetapi, menurutnya HRS d