DEMOCRAZY.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengkritik penerapan otonomi khusus (Otsus) Papua. Menurut mereka, selama Otsus di Papua diterapkan, belum ada dampak baik yang dirasakan oleh masyarakat Papua. "Selama 20 tahun UU Otsus belum terlalu berdampak kepada masyarakat Papua. Pelanggaran HAM dan rasisme masih juga terjadi kepada masyarakat Papua. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang merupakan amanah UU Otsus tidak pernah terbentuk," ujar Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, dalam keterangannya, Senin (16/8/2021). Bagi Jefri, pelaksanaan otsus tidak memperbaiki kemiskinan masyarakat Papua. Padahal, menurut Jefri, Papua menyumbang pendapatan yang besar kepada negara. "Sungguh miris, Papua merupakan provinsi termiskin padahal pendapatan negara dari pajak dan non-pajak terbesar, termasuk berasal dari tanah Papua," kata Jefri. Sementara itu, Sekretaris BPC GMKI Jayapura Yusuf Simbiak menyebut ada potensi konflik di Papua, khususnya soal perlakuan diskr...
Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Cukup Selesaikan Masalah Papua, GMKI: Jokowi Harus Dialog dengan Warga!
Agustus 16, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mengkritik penerapan otonomi khusus (Otsus) Papua. Menurut mereka, selama Otsus di Papua diterapkan, belum ada dampak baik yang dirasakan oleh masyarakat Papua. "Selama 20 tahun UU Otsus belum terlalu berdampak kepada masyarakat Papua. Pelanggaran HAM dan rasisme masih juga terjadi kepada masyarakat Papua. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang merupakan amanah UU Otsus tidak pernah terbentuk," ujar Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, dalam keterangannya, Senin (16/8/2021). Bagi Jefri, pelaksanaan otsus tidak memperbaiki kemiskinan masyarakat Papua. Padahal, menurut Jefri, Papua menyumbang pendapatan yang besar kepada negara. "Sungguh miris, Papua merupakan provinsi termiskin padahal pendapatan negara dari pajak dan non-pajak terbesar, termasuk berasal dari tanah Papua," kata Jefri. Sementara itu, Sekretaris BPC GMKI Jayapura Yusuf Simbiak menyebut ada potensi konflik di Papua, khususnya soal perlakuan diskr...