DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tokoh Papua, Christ Wamea kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Christ memang terkenal vokal melontarkan kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam kritikannya kali ini, Christ menyoroti soal janji-janji yang sempat disampaikan Jokowi dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurutnya, semua isu yang dahulu digembar-gemborkan dan dijanjikan justru terjadi sebaliknya.
“Semua isu yang dahulu digembar-gemborkan dan dijanjikan pada masa kampanye Pilpres kok realisasinya justru sebaliknya semua,” katanya melalu Twitter @PutraWadapi Kamis, 12 Agustus 2021.
Atas dasar tersebut, dia menilai Jokowi merupakan pemimpin yang kerap kali melakukan pencitraan saja. “Pemimpin pencitraan,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum menjadi pemenang Pilpres 2019.
Keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019–2024 pada Minggu, 20 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB dalam sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jokowi dan Ma’ruf memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55.50 persen dari total suara sah nasional.
Setelah gugatan Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak, Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden-Wapres terpilih pada 30 Juni 2019.
Sebagai pengingat, Jokowi dan Ma’ruf juga menawarkan sejumlah janji melalui visi dan misi mereka saat kampanye.
Adapaun visinya adalah, Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Sementara untuk Misi, Jokow dan Ma’ruf memiliki sembilan poin penting sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
