DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menjelaskan keteladanan Jokowi dalam membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi.
Keteladanan itu diwujudkan dalam sikap menjauhi fitnah dan anti-toleransi.
"Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karenanya, Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan anti-toleransi," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (2/8/2021).
Pernyataan itu disampaikan Fadjroel untuk menanggapi sejumlah pernyataan publik terkini.
Fadjroel menegaskan kritik merupakan jantung kemajuan demokrasi.
"Ibu dan Bapak Bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD 1945 khususnya pada pasal 28, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'," ujar Fadjroel.
"Adapun pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia menurut UUD 1945 haruslah memperhatikan pasal 28J, 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'," beber Fadjroel.
Fadjroel kemudian berbicara panjang-lebar mengenai kritik dan upaya menciptakan dialog setara di antara aktor-aktor demokrasi, seperti masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat politik, birokrasi/pemerintah, hingga aparat hukum.
Selain itu, Fadjroel menyinggung kritik mengikuti kaidah iptek dan demokrasi yang tidak menggunakan kekerasan komunikasi.
"Pada saat bersamaan, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai keindonesiaan. Setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi, dan kegotongroyongan," ujar Fadjroel.
Fadjroel lantas mengutip pernyataan Jokowi soal kritik yang tak jadi masalah di negara demokrasi.
Namun dia mengingatkan mengenai tata krama dan budaya sopan santun.
"Oleh karena itu, seluruh aktor negara demokrasi perlu meneladani praktik kebebasan demokrasi yang berbasis pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi tradisi dalam kebudayaan Indonesia dan tradisi berpikir kritis (critical thinking) dalam kemajuan iptek," ujar Fadjroel. [Democrazy/dtk]
