DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Habib Rizieq Shihab (HRS) dipastikan batal menghirup udara segar, usai bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin 30 Agustus 2021.
Hal itu pun membuat HRS harus tetap menjalani hukuman dengan vonis empat tahun penjara dalam kasus swab RS Ummi, Bogor.
Keputusan ditolaknya gugatan banding HRS tersebut, memantik kemarahan dari banyak pihak termasuk para pendukungnya.
Banyak pihak yang turut mengecam bahwa eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut telah diperlakukan tidak adil.
Bahkan di luar gedung persidangan, kericuhan terjadi antara simpatisan HRS dengan pihak kepolisian yang berjaga.
Kerusuhan tersebut terjadi usai hakim membacakan vonis banding yang diajukan HRS, sekitar pukul 11.30 WIB.
Dalam kerusuhan tersebut, simpatisan HRS tersebut sampai mengeroyok dua pejabat polisi, sehingga puluhan dari mereka harus diamankan pihak kepolisian.
Di sisi lain, Akademisi Cross Culture, Ali Syarief menilai ditolaknya banding HRS tersebut akan memperpanjang ketidakpercayaan umat muslim terhadap pemerintah.
Melalui akun Twitter miliknya, Ali Syarief bahkan menyinggung soal adanya kewenangan yang melekat dalam diri seorang kepala negara yakni Presiden Jokowi.
Kewenangan yang dimaksud Ali itu terkait Presiden Jokowi yang hanya bisa membebaskan HRS.
Guna membebaskan HRS dari jeratan hukum, Ali sampai menyarankan Presiden Jokowi untuk menggunakan kewenangan yang disebutnya sebagai Prerogative.
Menurutnya, Jokowi harus memberikan grasi untuk HRS atau menghapus kasusnya dengan abolisi.
"Ada kewenangan yang melekat, pada seorang Presiden/Kepala Negara, adalah apa yang disebut Prerogatif: Presiden bisa membebaskan HRS, dengan grasi atau menghapus kasusnya dg abolisi," ujarnya, Selasa 31 Agustus 2021.
Selain itu, Ali menegaskan apabila salah satu diantara grasi maupun abolisi digunakan Presiden Jokowi, menurutnya hal itu bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.
Ia kembali mempertegas bahwa persoalan antara pemerintah dengan umat islam akan selesai, jika Presiden Jokowi mau memberikan grasi atau abolisi terhadap HRS.
"Bila salah satu itu dilakukan, maka persoalan dengan umat Islam, selesai," pungkasnya. [Democrazy/pkr]
