DEMOCRAZY.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons soal surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data ganda penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta.
Risma menerangkan belum tahu persis soal surat Pemprov DKI itu.
"Saya tidak tahu persis soal surat dari (Gubernur) Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI 2 minggu lalu, Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus buat rekening baru," kata Risma di kantornya, Selasa (3/8/2021).
Pihaknya juga telah menawarkan bank lain untuk menjadi penyalur bansos, namun hasilnya nihil.
Akhirnya bansos disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
"Saya nggak butuh 1 sampai 1,5 bulan. Kemudian kita tawarkan ke bank lain, bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh di PT Pos dan alhamdulillah sekarang 95 persen untuk salurnya BST," jelasnya.
Risma juga mengaku belum mengetahui secara persis data ganda yang dimaksud.
Dirinya mengajak pihak Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi terkait data penerima bansos.
"Saya tidak tahu persisnya di mana samanya, silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami buka semua, tidak ada yang kami tutupi," kata Risma.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyebutkan masih ada data ganda sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos sehingga pihaknya belum bisa menyalurkan bantuan sebelum ada validasi data.
"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (30/7).
Premi menjelaskan bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov DKI terdiri atas bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial nontunai berbentuk beras.
Total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan sumber pendanaan dari APBD DKI.
Namun, dari jutaan KPM, sampai saat ini bansos baru tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda.
Bansos mulai disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos. [Democrazy/dtk]