DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritik pedas terhadap Sidang Tahunan MPR 2021 hingga wacana pengunduran Pemilu 2024.
Rocky Gerung menyebut bahwa Sidang Tahunan MPR 2021 hanya berisi puja-puji MPR dan DPR terhadap Presiden Jokowi dan tidak ada evaluasi terhadap kinerja Presiden Jokowi yang kerap dinilai buruk oleh banyak kalangan masyarakat.
"Itu sebenernya bukan sidang tahunan, karena sidang itu kan mengevaluasi kinerja presiden. Apalagi MPR memang ditugaskan untuk mengevaluasi, joint session antara DPR dan DPD. Tapi saya nguping sedikit tadi tuh, isinya tuh puja-puji aja, nggak ada evaluasi tuh," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 16 Agustus 2021.
Rocky Gerung mengaku tak menemukan adanya suasana persidangan dalam Sidang Tahunan MPR 2021 yang digelar Senin, 16 Agustus 2021.
Rocky Gerung bahkan menduga bahwa ada indikasi negosiasi antara Presiden Jokowi dengan MPR untu memperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2027 mendatang, berdasarkan bocoran yang ia dengar dari salah satu politisi oposisi.
"Jadi kita tidak melihat ada semacam persidangan di situ, yang ada cuma kerumunan isu sebetulnya. Jadi menunjukkan memang bahwa di belakang layar ada negosiasi antara presiden dan MPR, yang kita dengar dari bocoran fraksi Demokrat bahwa seolah-olah memang MPR nggak boleh kritik presiden lagi karena dia dapet bonus perpanjangan masa (jabatan) karena alasan Covid segala macem," ujarnya.
Rocky Gerung mengendus adanya dugaan telah terjadi sebuah kesepakatan antara Presiden Jokowi dan MPR untuk memperpanjang masa jabatannya selama tiga tahun.
Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
"Jadi kelihatannya bahwa ada agreement-agreement di antara eksekutif dan legislatif untuk menikmati kekuasannya yang diperpanjang tiga tahun, dan itu berbahaya bagi demokrasi," katanya.
Rocky Gerung kemudian memberikan usulan agar Presiden Jokowi didemisionerkan ketika masa jabatannya habis sekalipun Pemilu 2024 ditunda.
Dengan cara tersebut, Presiden Jokowi tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan meski Pemilu 2024 belum digelar, karena jabatan presiden telah dialihkan sementara oleh seorang pelaksana tugas atau caretaker.
"Karena itu saya bilang, presiden didemisionerkan aja supaya nggak terlihat aktivitasnya. Secara politik dia tidak lagi memegang kapasitas untuk mengambil kebijakan," ujar dia.
Rocky Gerung menilai bahwa kinerja DPR dan MPR sesungguhnya tak jauh berbeda dengan kinerja Presiden Jokowi, bahkan ketiganya sama-sama terlihat arogan.
Presiden Jokowi, DPR, dan MPR bahkan dinilai saling sepakat untuk memperpanjang masa jabatan presiden agar kekuasaan pihak-pihak yang saat ini menduduki Istana tetap langgeng.
"Jadi terlihat bahwa sisa-sisa arogansi itu di era pandemi pun masih jadi bancakan. Bayangkan, otak DPR-MPR sama-sama saling kirim sinyal supaya jangan ganti presiden, supaya presiden nanti bisa bikin Perppu atau Perpres atau apa namanya didekrit untuk memperpanjang menjadi tiga tahun," tuturnya. [Democrazy/pkr]
