DEMOCRAZY.ID - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengikuti terapi sel dendritik, Jumat (30/7). Moeldoko menuai kritik karena hingga kini terapi ini tak mendapatkan izin untuk melanjutkan uji klinis oleh BPOM. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, adalah salah satu yang ikut menanggapi hal ini. Menurutnya, keputusan Moeldoko disuntik sel dendritik yang dulunya disebutb vaksin Nusantara adalah hak individu, tetapi disayangkan karena hal ini bisa memberi dampak kurang baik kepada masyarakat. “Kita harus sadar sebagai masyarakat lebih pakai nalar kritis. Bahwa sebetulnya pejabat ada tanggung jawab moral, ya itu harapan kita. Tapi juga ada hak ini invidunya memilih, itu kita hargai saja. Namun, yang jelas dalam situasi ini semua pejabat publik hendaknya mengikuti apa yang menjadi pakem prosedur ilmiah,” kata Dicky, Minggu (1/8). Menurut dia, sikap Moeldoko ini malah merugikan pemerintah. Sebab, pemerintah sendiri yang tak 'merestui' t
DEMOCRAZY.ID - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengikuti terapi sel dendritik, Jumat (30/7). Moeldoko menuai kritik karena hingga kini terapi ini tak mendapatkan izin untuk melanjutkan uji klinis oleh BPOM. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, adalah salah satu yang ikut menanggapi hal ini. Menurutnya, keputusan Moeldoko disuntik sel dendritik yang dulunya disebutb vaksin Nusantara adalah hak individu, tetapi disayangkan karena hal ini bisa memberi dampak kurang baik kepada masyarakat. “Kita harus sadar sebagai masyarakat lebih pakai nalar kritis. Bahwa sebetulnya pejabat ada tanggung jawab moral, ya itu harapan kita. Tapi juga ada hak ini invidunya memilih, itu kita hargai saja. Namun, yang jelas dalam situasi ini semua pejabat publik hendaknya mengikuti apa yang menjadi pakem prosedur ilmiah,” kata Dicky, Minggu (1/8). Menurut dia, sikap Moeldoko ini malah merugikan pemerintah. Sebab, pemerintah sendiri yang tak 'merestui' t