DEMOCRAZY.ID - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengenakan baju adat Suku Badui. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan pakaian adat yang kerap dipakai Jokowi dalam pidato tahunan tak lebih dari sekedar pemanis. Menurutnya, tindakan Jokowi selama ini justru tak berpihak kepada masyarakat adat. "Jadi, presiden ini, (penggunaan) baju adat itu hanya seperti dijadikan bungkus gula-gula (pemanis) saja," kata Rukka lewat sambungan telepon, Senin (16/8). Rukka menyebut sejumlah janji Jokowi kepada masyarakat adat tak terwujud. Beberapa di antaranya seperti RUU Masyarakat Adat, pembentukan satgas masyarakat adat, hingga beberapa janji lain seperti tertuang dalam Nawa Cita. Menurut Rukka, alih-alih mememuhi janjinya, Jokowi justru mendukung pengesahan UU tentang Mineral dan Batubara hingga UU Cipta Kerja
Kritik Jokowi Pakai Baju Baduy, Sekjen AMAN: Itu Hanya Pemanis, Banyak Janji Jokowi ke Masyarakat Adat Tak Terwujud!
Agustus 16, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mengenakan baju adat saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR 2021. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengenakan baju adat Suku Badui. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan pakaian adat yang kerap dipakai Jokowi dalam pidato tahunan tak lebih dari sekedar pemanis. Menurutnya, tindakan Jokowi selama ini justru tak berpihak kepada masyarakat adat. "Jadi, presiden ini, (penggunaan) baju adat itu hanya seperti dijadikan bungkus gula-gula (pemanis) saja," kata Rukka lewat sambungan telepon, Senin (16/8). Rukka menyebut sejumlah janji Jokowi kepada masyarakat adat tak terwujud. Beberapa di antaranya seperti RUU Masyarakat Adat, pembentukan satgas masyarakat adat, hingga beberapa janji lain seperti tertuang dalam Nawa Cita. Menurut Rukka, alih-alih mememuhi janjinya, Jokowi justru mendukung pengesahan UU tentang Mineral dan Batubara hingga UU Cipta Kerja