DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidianti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Fatia dan Haris Azhar lewat tayangan di YouTube milik Haris Azhar berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' dianggap telah menebar fitnah kepada Luhut terkait persoalan bisnis tambang di Papua. Tim Advokasi #BersihkanIndonesia pun merespons hal ini. Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, menyebut bahwa apa yang dilakukan Fatia selaku Koordinator KontraS adalah tugas kelembagaan untuk advokasi publik berbasis riset tentang kondisi di Papua. KontraS secara kelembagaan menurutnya memiliki rekam jejak yang panjang dan valid dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, termasuk secara khusus di Papua. "Luhut sebagai pejabat negara seharusnya merespon dengan sarana dan ruang yang bersifat publik seperti diskusi, klarif
KontraS dkk Akhirnya Jawab Somasi Luhut Pandjaitan soal Keterlibatan Bisnis Tambang Papua
Agustus 31, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap Koordinator KontraS Fatia Maulidianti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Fatia dan Haris Azhar lewat tayangan di YouTube milik Haris Azhar berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' dianggap telah menebar fitnah kepada Luhut terkait persoalan bisnis tambang di Papua. Tim Advokasi #BersihkanIndonesia pun merespons hal ini. Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, menyebut bahwa apa yang dilakukan Fatia selaku Koordinator KontraS adalah tugas kelembagaan untuk advokasi publik berbasis riset tentang kondisi di Papua. KontraS secara kelembagaan menurutnya memiliki rekam jejak yang panjang dan valid dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, termasuk secara khusus di Papua. "Luhut sebagai pejabat negara seharusnya merespon dengan sarana dan ruang yang bersifat publik seperti diskusi, klarif