DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belakangan ini menjadi sorotan usai polemik pemilihan tema lomba karya tulis dalam rangka Hari Santri.
Tema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' dikecam karena dinilai membenturkan Islam dengan Pancasila.
Kini, BPIP telah mengganti tema karya tulis tersebut. Mereka pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Tapi api kontroversi sudah disulut.
Bagaimana Kiprah BPIP Sejak Awal Berdiri?
Ada peran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam melahirkan BPIP.
Saat itu, Megawati ditawarkan menjadi Dewan Pengarah ketika masih menjadi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).
Lalu, Mega mengusulkan kepada Jokowi agar ada perubahan status dari unit menjadi badan. Dari situlah kemudian terbentuk BPIP.
"Karena badan kan langsung ke Bapak (Jokowi). Biar bisa ketemu, tapi sampai hari ini susah banget ketemu Pak Jokowi. Orang bilang saya ini kan mpok-nya (Jokowi). Mpok itu apa, mpok itu ibu, bukan mbak. Bayangkan, garuk-garuk kepala deh," kata Megawati saat pidato di Grand Inna Hotel, Bali, Kamis (8/8/2019).
Pimpinan BPIP pun dilantik pada 5 Februari 2020 dikepalai Yudian Wahyudin.
Setelah itu, BPIP kian eksis. Terlebih, setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang merevitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan.
"Agama Musuh Besar Pancasila"
Berjalannya waktu, BPIP pernah beberapa kali menuai kontroversi.
Hal ini setelah adanya pernyataan dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi, yang menyebut "agama menjadi musuh terbesar Pancasila".
Pernyataan Yudian itu pun dikritik oleh banyak pihak.
Bahkan, dalam rapat Komisi II DPR pada Februari 2020, dia sempat dicecar oleh para anggota komisi.
Di depan para anggota dewan, Yudian memulai penjelasannya dengan menyebut Pancasila adalah sebuah konsensus bangsa Indonesia yang harus disyukuri.
Namun, dalam pengamalan beragama Islam, faktanya tidak semua bisa menerima Pancasila sebagai konsesus.
Sehingga Pancasila harus bisa dijelaskan dengan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh.
"Maka saya katakan sekarang untuk memahami Pancasila ini, saya katakan ini konsensus. Jadi, kalau pakai bahasa Islam, bahasa fiqh, Pancasila itu ilahi, religius dari segi sumber dan tujuannya," kata Yudian di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Pada saat itu, dia juga menegaskan tidak bermaksud menyebut agama adalah musuh pancasila.
Yudian menjelaskan, apabila agama dikelola secara tidak baik maka bisa menjadi musuh.
Dia memberi contoh kelompok ekstrem yang salah menafsirkan agama, dengan menyebut NKRI thogut atau sesuatu yang mesti dilawan.
"Sekarang jadi apa pun termasuk konsep kalau kita ekstremkan akan menjadi laknat, itu hukum Allah bukan hukum saya. Itu yang sedang saya ingatkan, sebaiknya bangsa ini kembali ke konsensus, ini maksud saya awalnya begini," ungkap Yudian.
Konser Amal
Tak hanya itu, pada Mei 2020, BPIP bersama MPR ramai mendapatkan kritikan setelah menggelar konser amal tanpa menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan memakai masker.
Padahal, Indonesia saat itu tengah menghadapi gelombang pertama pandemi COVID-19.
Bahkan, beberapa elite Partai Demokrat ramai-ramai juga menyuarakan kritik tersebut.
"Konser Amal Didi Kempot dari rumah yang patuh ikuti protokol COVID-19, [bisa] kumpulkan Rp 5,3 miliar. Konser BPIP yang dibuka Presiden Jokowi dengan tidak mengindahkan protokol COVID-19 hanya mampu mengumpulkan Rp 4 miliar," cuit Wasekjen Demokrat Renanda melalui akun twitternya, @renandabachtar.
Polemik Lomba Menulis
Terbaru, soal tema yang diusung BPIP dalam rangka Hari Santri Nasional.
Karena banyak kecaman, BPIP akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan mengubah tema karya tulis tersebut.
"Lomba Karya Tulis ini akan tetap kami laksanakan dengan mengambil tema: 'Pandangan Agama Dalam Menguatkan Wawasan Kebangsaan' dan 'Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 Menuju Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh," tulis BPIP melalui Instagram, Senin (16/8).
"Tema lomba sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 merupakan perubahan dan/atau pengganti dari tema sebelumnya," imbuhnya. [Democrazy/rep]
