DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mendadak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Effendi seolah menyalahkan pemerintah yang sejak awal tidak menerapkan kebijakan lockdown (karatina wilayah) dalam penanganan pandemi Covid-19, mengingat saat ini lonjakan kasus terus terjadi.
“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM,” katanya kepada wartawan, Sabtu 31 Juli 2021.
“Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” imbuhnya.
Sehingga menurutnya, pemerintah tidak patuh terhadap konstitusi.
Effendi mengatakan, seandainya lockdown diterapkan, hasilnya akan lebih efektif ketimbang vaksinasi.
Sementara, per Sabtu, 31 Juli 2021 terjadi 37.284 penambahan kasus positif Covid-19. Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Tanah Air menjadi 3.409.658 kasus.
Selanjutnya, pasien yang sembuh juga bertambah 39.372 orang. Total pasien sembuh hingga kini tercatat ada 2.770.092 orang.
Adapun kematian akibat Covid-19 bertambah 1.808 jiwa dan total menjadi 94.119 jiwa.
Menanggapi kritikan Effendi serta lonjakan kasus Covid-19, warganet kembali mengkritik pemerintahan khususnya Jokowi menggunakan tagar #PakdeKibarkanBenderaPutih.
“Klo PATUH dari awal pake UU Karantina, mungkin gak jadi banyak korban akibat covid19. Duit negara tetap abis gede buat masing2 kementrian buat program yg malah rawan korupsi. #PakdeKibarkanBenderaPutih,” kata @na2axxx.
“Tobat sekalian #PakdeKibarkanBenderaPutih,” cuit @autoxx.
“#PakdeKibarkanBenderaPutih Ruweet....ruwet....ruwet semua karena dari sumber partai yg sama PDIP,” tulis @Sukuxxx.
“Menyia-nyiakan keuangan ditengah kesulitan rakyat dan tekanan kreditur. #PakdeKibarkanBenderaPutih #PakdeKibarkanBenderaPutih,” kata @Abuyaxxx.
Serta masih banyak lagi cuitan warganet terkait hal ini. [Democrazy/pkr]
