DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin angkat bicara terkait kisruh yang belakangan ramai terjadi di lembaga yang pernah dipimpinnya pada periode 2007-2011.
Ia menuding permasalahan ini sedikit banyak dipengaruhi dari tak mumpuninya kelima pimpinan KPK saat ini.
Selain dianggap gagal menyelesaikan sejumlah persoalannya yang notabene berada dalam lingkup internal lembaga, Jasin beranggapan Firli Bahuri dkk juga gagal telah menjalankan upaya pemberantasan korupsi yang jadi kerja-kerja utama KPK.
Kondisi itulah yang menurut Jasin akan berdampak secara tidak langsung kepada pegawai di KPK.
Hal itu disampaikan Jasin dalam diskusi yang bertajuk "Masa Depan KPK Pasca Pengalihan Status Kepegawaian" yang digelar ICW secara daring.
"Pimpinan KPK (saat ini) itu kurang kompeten dan kurang mumpuni, tidak taat hukum yang periode ini ya, tidak berintegritas, kurang profesional dan tidak independen dan kurang berani berantas korupsi," ujar Jasin.
"Pegawainya tidak akan dapat melaksanakan tugas dengan baik karena tidak independen, diatur dalam undang-undangnya seperti sehingga KPK-nya seperti itu," sambungnya.
Tak hanya soal pimpinan bermasalah, Jasin pun turut mengkritisi akan ditariknya KPK selaku lembaga penegak hukum ke dalam ranah eksekutif.
Ia menilai hal itu akan semakin mengikis independensi KPK.
"Program dan rencana pemberantasan korupsi belum tentu sesuai karena di bawah rumpun eksekutif dan pelaksanaan kerja belum tentu konsisten dengan rencana dan programnya, di tengah jalan bisa saja dibelokkan," beber Jasin.
Padahal sebelumnya KPK berada dalam posisi sebagai lembaga yang patut ditiru kerja dan integritasnya dalam bekerja.
Namun sangat disayangkan, kata Jasin, bila posisi KPK kini justru sejajar dengan lembaga lain yang mungkin secara integritas justru jauh di bawah KPK.
"Berkaitan dengan kondisi ASN sekarang kondisi ASN sekarang, kondisi reformasi birokrasi yang sekarang yang belum dilaksanakan secara nasional hanya beberapa instansi di pusat dan padahal KPK salah satu sebagai penilai dan pendorong reformasi birokrasi, menjadi tidak berfungsi apabila kita ini menjadi sama dengan mereka yang dulunya kita menjadi ion dan dituruti oleh lembaga lainnya," ungkap Jasin.
"Bersih tidak menerima misalnya oleh-oleh tidak mau dibiayai tidak mau ditraktir makan karena diaturnya seperti itu. Kalau naik pesawat 2 jam baru bisnis kalau pimpinan, kalau di luar pimpinan di bawahnya itu ekonomi," lanjut dia.
Untuk memperbaiki situasi itu, Jasin lantas menyebutkan sejumlah kriteria yang pada umumnya harus dimiliki oleh seluruh pemimpin lembaga, tak terkecuali oleh pemimpin KPK.
"Ciri-ciri pemimpin berintegritas ini memiliki karakter dan akhlak yang baik, tidak mau mencampur adukkan antara yang hak dan yang bathil misalnya yang dilarang dalam Undang-undang dan kode etik, dengan yang diperbolehkan," kata Jasin. [Democrazy/kpr]
