DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju jika ada evaluasi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amien Rais menyebut dugaannya tepat.
“Setelah 23 tahun hasil amandemen itu, menurut saya, memang perlu dievaluasi,” ujarnnya dalam pidato Rakernas II PAN, Selasa (30/8/2021).
Begitu juga dengan sistem demokrasi Indonesia, lanjut mantan Ketua Umum MPR RI perlu juga ada evaluasi, sejauh mana nilai-nilai demkorasi itu.
“Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana,” kata pria akrab dipanggil Zulhas itu.
Ia juga menceritakan soal kehadirannya bersama Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno dalam pertemuan Presiden Jokowi di Istana Merdeka beberapa hari lalu.
Zulhas mengatakan, apa yang dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan para Ketum dan Sekjen parpol koalisi pemerintah.
Salah satunya menyinggung soal Pancasila khususnya sila keempat.
Menurut Zulhas, sila tersebut telah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang memiliki hikmah.
Hikmah itu, kata dia, artinya memiliki ilmu cukup dan iman kuat sehingga memiliki kebijaksanaan.
“Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah jelas dong sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” tuturnya.
“Jadi kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah,” sambung Zulhas.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menduga bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah untuk memuluskan langkah rencana amendemen UUD 1945.
Hal itu nantinya dapat merembet kepada perubahan atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kita sekali lagi seperti terbengong-bengong,” kata Amien ketika ditemui di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (28/8/2021).
“Yang saya lihat, tidak, tidak saya tidak ingin, tapi kemudian bisa menerka kalau misalnya kemudian 80 atau 90% anggota MPR mengatakan perlu periode ke 3 ya kemudian thats it,” sambungnya.
Amien Rais menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan permainan yang sudah dirancang sebelum isu Amandemen Terbatas UUD 1945 dihembuskan.
Jika pihak eksekutif menyatakan itu adalah ranah MPR, apakah sudah ditanyakan langsung kepada Presiden.
“Jadi ini permainan terlalu kentara, eksekutif mengatakan silakan, itu kan hak penuh dari MPR untuk menentukan apapun silakan,” tuturnya. [Democrazy/rmol]
