DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat sorotan akibat pernyataannya yang dianggap menyinggung dan merendahkan pencak silat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun didesak mencopot Bahli dari jabatan Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Desakan disampaikan Pengurus Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) asal Jawa Barat, Asep B Kurnia.
"Saya sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Sunda dan sebagai orang yang sangat mencintai pencak silat yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia sangat tersinggung dengan pernyataan itu. Saya rasa tidak layak seorang menteri berbicara seperti itu," tegas pria yang akrab disapa Aa Maung itu, Kamis, 12 Agustus 2021.
Aa Maung merasa tersinggung dengan disebutnya nama pencak silat oleh Bahlil dan dianggap sebagai pengacau.
Hal itu tak lepas dari pernyataan Bahlil dalam sebuah webinar, Kamis, 12 Agustus 2021.
Aa Maung menegaskan, dengan berkata seolah bahwa pencak silat sebagai pengacau, Bahlil harus segera meminta maaf kepada masyarakat.
"Bahlil harus minta maaf atau diberhentikan oleh presiden karena telah menyinggung hati kami," tambahnya.
Dalam waktu dekat, Aa Maung mengaku akan berembuk dengan tokoh-tokoh untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Yang jelas pasti kami tidak akan tinggal diam," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin, 9 Agustus 2021.
Salah satu tujuannya adalah meningkatkan transparansi perizinan.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa dengan adanya OSS maka para pengusaha nakal, yang diistilahkan Bahlil tukang 'pencak silat' atau 'kungfu' tidak bisa lagi bermain-main.
"Jadi (OSS) ini memudahkan betul, tidak perlu lagi ketemu-ketemu pejabat terlalu banyak selama dia benar, jangan pengusaha pencak silat. Kalau pengusaha pencak silat, kungfunya banyak pasti harus ketemu karena harus luruskan kungfu-kungfunya itu," kata Bahlil dalam webinar, Kamis, 12 Agustus 2021.
OSS, kata dia, ada untuk membantu pengusaha-pengusaha dalam mengurus izin berusaha secara baik dengan memangkas birokrasi, biaya, waktu, dan menciptakan transparansi.
"Kalau pengusaha tukang kungfu nggak bisa barang ini. Nah kita kan tukang kungfu juga dulu, jadi kita tahu. Nah yang baik-baik aja ini barang," sebutnya.
"Pengusaha yang pencak silatnya banyak wajib kita tahan supaya jangan membuat masalah di negara ini," lanjut Bahlil.
Bahlil juga menyatakan, tidak semua pengusaha baik. Dari pengalamannya, para pengusaha memiliki kreativitas yang tinggi dalam menghadapi regulasi atau aturan yang ada.
"Kami di Kementerian Investasi ini antara regulasi dan intuisi pencak silatnya (pengusaha) sahabat-sahabat lama saya itu harus berimbang, karena kalau tidak, kreativitas pencak silat ini lebih tinggi daripada regulasi kekinian. Jadi kungfunya itu betul-betul kita harus mampu mendeteksi secara dini," tandasnya. [Democrazy/pkr]
