DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) belum lama ini menganggarkan Rp 1 miliar untuk 3 set baju dinas.
Ini menjadi heboh di media sosial (medsos) lantaran dianggap bukan bagian dari refocusing anggaran di tengah pandemi COVID-19.
Disebutkan, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel bakal mendapatkan 3 set pakaian, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi dan pakaian dinas harian.
Total anggaran yang disiapkan ialah senilai Rp 935 juta atau nyaris Rp 1 miliar.
"Baru dianggarkan tahun ini," ujar Sekretaris DPRD Sulsel Muhammad Jabir saat dimintai konfirmasi, Senin (16/8/2021).
Jabir mengatakan, anggaran nyaris senilai Rp 1 miliar untuk pakaian dinas itu sudah sesuai aturan.
Dia juga menyebutkan, satu set pakaian ditaksir hingga Rp 450 ribu dan merupakan nilai yang wajar.
Namun dia memaklumi angkanya terlihat besar karena anggota DPRD Sulsel sendiri berjumlah 85 orang.
"Kalau itu per pasang 750 ribu dengan ongkos jahitnya dan segala macam pajaknya kan jatuhnya pasti 450 ribu Pak. Memang nilainya tinggi tapi karena DPRD banyak Pak, kali 85 mi Pak. Coba kalau 30 atau 50 orang biayanya juga tidak sebesar begitu," katanya.
Dia juga mengatakan, proses pengadaannya baju dinas ini juga dipastikan sesuai aturan, yakni melalui tahap lelang.
"Begini Pak, soal baju itu kan prosedur lelang itu pun ada juga aturannya. Tidak mungkin kita anggarkan kalau tidak jelas," ucap Jabir.
Menurut Jabir, pengadaan baju dinas itu juga berdampak secara langsung ke masyarakat, yakni ke tukang jahit.
"Ceritanya itu dilelang. Pengusaha bisa dapat (pekerjaan). Bisa pekerjakan karyawannya kan begitu maksudnya. Tujuan memperdaya ekonomi juga Pak. Kalau tidak dilelang juga kan komunitas penjahit juga tidak dapat apa-apa Pak. Itu dilema juga. Beda kalau itu tidak ada efeknya di masyarakat," kata Jabir.
Jabir menambahkan, semua pihak baiknya bijak menilai hal ini.
Sebab, pengadaan baju dinas selain sudah sesuai aturan juga bukan pengadaan yang tidak efektif.
"Di sisi lain kita juga menggerakkan ekonomi, di situ logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efektif ke masyarakat. Contoh umpamanya gajinya (gaji anggota dewan), tunjangannya dikasih naik, nah itu baru kan bisa jadi masalah," katanya.
Jabir Singgung Pengadaan Baju Dinas Anggota DPRD Tangerang
Jabir menilai, hebohnya pengadaan baju dinas ini tak lepas dengan pengadaan baju 'Louis Vuitton" DPRD Tangerang.
Jabir pun memastikan pengadaan baju dinas oleh DPRD Sulsel berbeda dengan yang DPRD Tangerang.
"Ini awalnya dari Tangerang, itu mungkin tidak wajar pakaiannya mungkin. Kalau kami tidak Pak. Karena memang kualitasnya standar internasional di jahit pula," kata Jabir.
"Kedua beda kalau kita beli ya, kalau ini tidak Pak. Usaha-usaha UKM itu jalan Pak. Untuk memberdayakan penjahit-penjahit kecil menengah bisa bergerak juga ekonominya," lanjut Jabir.
Jabir Klaim DPRD Sulsel Refocusing Anggaran Rp 159 Miliar
Jabir turut menanggapi DPRD Sulsel tidak peka atas pengadaan baju dinas ini.
Dia lalu mengklaim bila DPRD Sulsel pada tahun ini telah melakukan refocusing anggaran Rp 190 miliar.
"Masalahnya dilema juga, kalau kedua di recofusing DPRD kan itu sudah banyak, ini tahun ini 159 miliar Pak," kata Jabir.
Sementara di tahun sebelumnya, lanjut Jabir, DPRD Sulsel juga telah melakukan recofusing anggaran hingga Rp 175 miliar.
"Artinya item kecil saja Pak kalau pengadaan baju, kan begitu logikanya. Beda kalau itu anggaran tidak ada efeknya ke masyarakat," kata Jabir.
"Jadi semua yang bersifat pengadaan barang dan jasa ada efeknya ke masyarakat, pasti ini berdampak, bergerak juga ekonomi," katanya. [Democrazy/dtk]
