DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyebut Presiden Joko Widodo menjilat ludahnya sendiri, sebab telah memberikan memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres. Eurico Guterres sendiri merupakan Mantan Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi Timor Timur (Timor Leste). Dia dianugerahkan Bintang Jasa Utama lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76, 77, dan 78 TK/TH 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Menurut PBHI, fakta yang tidak dapat dielakkan dari Eurico Guiterres adalah terlibat dalam pelanggaran HAM Berat di Timor Timur pasca referendum tahun 1999. Karenanya mereka memberikan sejumlah kritikan kepada presiden. “Dari sikap politik Presiden Jokowi ini, pertama, seperti menjilat ludah sendiri dalam hal komitmen terhadap hak asasi. Presiden Jokowi ‘menjual’ Hak Asasi Manusia dalam berbagai kampanye dan pidatonya sejak 2014, namun faktanya, Presiden Jokowi tidak menyelesaikan satupun dari 12 kasus pelanggaran HAM Berat,” tulis PBHI dalam
Beri Bintang Jasa Utama ke Eurico Guterres, PBHI: Jokowi Menjilat Ludah Sendiri!
Agustus 16, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyebut Presiden Joko Widodo menjilat ludahnya sendiri, sebab telah memberikan memberikan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres. Eurico Guterres sendiri merupakan Mantan Wakil Panglima Pejuang Pro-Integrasi Timor Timur (Timor Leste). Dia dianugerahkan Bintang Jasa Utama lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76, 77, dan 78 TK/TH 2021 tertanggal 4 Agustus 2021. Menurut PBHI, fakta yang tidak dapat dielakkan dari Eurico Guiterres adalah terlibat dalam pelanggaran HAM Berat di Timor Timur pasca referendum tahun 1999. Karenanya mereka memberikan sejumlah kritikan kepada presiden. “Dari sikap politik Presiden Jokowi ini, pertama, seperti menjilat ludah sendiri dalam hal komitmen terhadap hak asasi. Presiden Jokowi ‘menjual’ Hak Asasi Manusia dalam berbagai kampanye dan pidatonya sejak 2014, namun faktanya, Presiden Jokowi tidak menyelesaikan satupun dari 12 kasus pelanggaran HAM Berat,” tulis PBHI dalam