DEMOCRAZY.ID - Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Muh. Jabir mengklaim pengadaan baju dinas baru untuk anggota dewan di bawah Rp1 miliar tergolong kecil. Menurutnya, pengadaan baju dinas tersebut sesuai dengan aturan. Rencana pengadaan baju dinas baru terdiri dari tiga jenis, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH). "Nilainya kan juga sedikit, di bawah Rp1 M. Artinya, semua prosesnya semua aturan yang berlaku," kata Jabir, Senin (16/8). Jabri menyebut pengadaan baju ini juga bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, tender pengadaan pakaian dinas anggota DPRD tersebut dapat membantu para penjahit menghidupkan kembali usahanya. "Beda kalau uang itu diterima langsung oleh anggota (dewan) itu mungkin dibilang tidak peka. Ini kan tender pemenangnya adalah penjahit," ujarnya. "Mereka kan dapat order dari pemerintah baik provinsi maupun kota. Sekarang warga tidak lagi menjahit baju
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Muh. Jabir mengklaim pengadaan baju dinas baru untuk anggota dewan di bawah Rp1 miliar tergolong kecil. Menurutnya, pengadaan baju dinas tersebut sesuai dengan aturan. Rencana pengadaan baju dinas baru terdiri dari tiga jenis, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH). "Nilainya kan juga sedikit, di bawah Rp1 M. Artinya, semua prosesnya semua aturan yang berlaku," kata Jabir, Senin (16/8). Jabri menyebut pengadaan baju ini juga bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, tender pengadaan pakaian dinas anggota DPRD tersebut dapat membantu para penjahit menghidupkan kembali usahanya. "Beda kalau uang itu diterima langsung oleh anggota (dewan) itu mungkin dibilang tidak peka. Ini kan tender pemenangnya adalah penjahit," ujarnya. "Mereka kan dapat order dari pemerintah baik provinsi maupun kota. Sekarang warga tidak lagi menjahit baju