DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Muh. Jabir mengklaim pengadaan baju dinas baru untuk anggota dewan di bawah Rp1 miliar tergolong kecil.
Menurutnya, pengadaan baju dinas tersebut sesuai dengan aturan.
Rencana pengadaan baju dinas baru terdiri dari tiga jenis, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH).
"Nilainya kan juga sedikit, di bawah Rp1 M. Artinya, semua prosesnya semua aturan yang berlaku," kata Jabir, Senin (16/8).
Jabri menyebut pengadaan baju ini juga bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, tender pengadaan pakaian dinas anggota DPRD tersebut dapat membantu para penjahit menghidupkan kembali usahanya.
"Beda kalau uang itu diterima langsung oleh anggota (dewan) itu mungkin dibilang tidak peka. Ini kan tender pemenangnya adalah penjahit," ujarnya.
"Mereka kan dapat order dari pemerintah baik provinsi maupun kota. Sekarang warga tidak lagi menjahit baju lagi, rata-rata beli baju di mal," kata Jabir menambahkan.
Lebih lanjut, Jabir menyebut DPRD Sulsel sejak pandemi Covid-19 melanda telah menggeser fokus anggaran sebanyak dua kali hampir Rp100 miliar.
Pengadaan baju dinas ini juga sudah tertunda sejak 2020 lalu.
"Tahun 2019 mereka dilantik dan rencananya tahun 2020 diadakan baju dinas itu. Tapi karena Covid jadi ditunda. Kalau dibatalkan lagi inikan sudah mau tahun ketiga," ujarnya.
Dari 24 perusahaan yang ikut tender, ada 10 yang sudah memasukkan penawaran dan harga terkoreksi.
Ini berdasarkan data yang dilansir dari lpse.sulselprov.go.id sekira pukul 20.20 WITA, kemarin.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp935 juta.
Peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Herman menyebut dana itu tidak masuk dalam pemfokusan ulang atau recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Ia pun menilai DPRD Sulsel tak peka melihat kondisi masyarakat dihantam pandemi Covid-19.
"Wakil rakyat kita harusnya peka terhadap kondisi pandemi saat ini. Maka pengadaan pakaian dinas itu termasuk yang harusnya di-recofusing. Karena publik bisa menilai dengan jumlah alokasi anggaran sebanyak itu," kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (14/8). [Democrazy/cnn]
