DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pentolan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer menyindir Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari lantaran mengkampanyekan ke publik soal wacana Presiden Jokowi tiga periode.
Menurut Immanuel Ebenezer, tindakan Qodari mengkampanyekan Jokowi tiga periode itu sudah berlebihan dan menyesatkan.
Ia menegaskan bahwa bagaimanapun juga kekuasaan harus dibatasi.
Dan pembatasan masa jabatan presiden sudah tegas disebutkan di UUD 1945.
“Kekuasaan itu tetap harus dibatasi. Kita punya kesepakatan yang namanya konstitusi. Konstotusi itu adalah alat tertinggi untuk membatasi kekuasaan,” ujar Immanuel Ebenezer dalam dialog di Kompas TV, Selasa 31 Agustus 2021.
Oleh karena itu, ia mengimbau kepada publik agar tidak terpengaruh dengan wacana Jokowi tiga periode yang dihembuskan Qodari. Sebab, hal itu menurutnya adalah logika sesat.
Tak hanya itu, Immanuel Ebenezer juga menilai Qodari menakut-nakuti publik seakan-akan Indonesia kekurangan tokoh yang layak menjadi pemimpin.
“Saya berkali-kali melihat Qodari ini selalu selalu menyesatkan publik dengan narasi-narasi yang menakutkan. Tidak punya optimisme,” ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, Penasihat Komunitas Jokpro 2024 M. Qodari meyakini bahwa wacana jabatan presiden tiga periode akan terwujud.
Qodari menjelaskan UUD 45 memang sudah mengatur pada pasal 37 bahwa UUD 45 bisa diubah sejauh syarat-syaratnya dipenuhi.
“Diusulkan sepertiga anggota MPR, kemudian dihadiri 2/3 anggota MPR dan juga disetujui 50 persen plus 1 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek konstitusinya,” ujarnya pada Sabtu, 14 Agustus 2021 lalu.
Qodari menambahkan bahwa pada amandemen UUD 1945 sudah pernah dilakukan beberapa kali, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Terlebih, lanjutnya, peluang amandemen saat ini besar mengingat besarnya koalisi pemerintahan di parlemen.
“Jadi kalau kita bicara kekuatan politik yang ada pada hari ini ya yang ada di parlemen, itu menurut saya sudah sangat mendekati syarat-syarat untuk peluang bisa terjadinya amandemen, begitu,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Qodari menilai bahwa urusan dengan elite politik terkait upaya terwujudnya presiden tiga periode ini sebenarnya sudah bisa dikatakan hampir selesai.
Maka, menurutnya, Pekerjaan Rumah (PR) terbesar justru adalah mengumpulkan dukungan dari masyarakat.
Qodari juga mencontohkan bahwa UU Omnibus Law yang berat dan mendapat banyak tentangan saja bisa lolos di parlemen.
“Kita udah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat PR kita itu ada di masyarakat,” tuturnya.
Dengan keyakinan itu, Qodari memperkirakan bahwa target amandemen UUD 1945 agar Presiden Joklwi bisa menjabat tiga periode akan terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU.
“Mungkin antara Juni atau Juli, nah kapan amandemennya? Ya kira-kira sebelum itu, supaya antara amandemen dengan tahapan pemilu ini dia tidak tabrakan juga mempermudah KPU,” ujarnya. [Democrazy/gnr]
