DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo angkat suara terkait rencana penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Jokowi mengatakan hal tersebut dilakukan guna menekan laju penularan Covid-19 serta mempercepat pemulihan ekonomi.
“Kebijakan PPKM Darurat ini, mau tidak mau dilakukan karena kondisi yang saya sampaikan,” ujar Jokowi pada Kamis, 1 Juli 2021.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan hingga akhir Juni 2021 indikator-indikator ekonomi domestik dalam keadaan membaik.
Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kabar baik bagi para pelaku ekonomi.
Namun, meski kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik, kasus Covid-19 di Indonesia justru melonjak naik secara drastis.
Mengetahui lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia kian mengkhatirkan maka perlu adanya aturan yang membatasi mobilitas warga Indonesia.
“Ini optimisme ada, tapi problem ada di Covid-19 yang belum bisa kita tekan, belum bisa kita kurangi, belum bisa kita selesaikan,” tuturnya.
Lonjakan drastis Covid-19 di Indonesia, tentu saja menurut Jokowi berpengaruh terhadap Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK).
Sebagaimana diketahui, ketika Covid-19 menurun, IKK akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
“Artinya ada optimisme di situ. Sisi supply juga sama, produksi menggeliat, ekspor tumbuh,” katanya.
Selain itu, Jokowi membahas ekspor yang terjadi di Indonesia.
Jokowi menyatakan, laju ekspor meningkat 58 persen. Sementara itu, impor bahan baku naik menjadi 79 persen.
Hal tersebut sejalan dengan kondisi membaiknya industri manufaktur.
Uniknya, kondisi tersebut membuat Jokowi tidak sarapan setiap pagi.
“Angka-angka ini yang setiap hari, setiap pagi masuk ke saya. Saya tidak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka,” jelasnya.
Sementara itu, terkait penerapan PPKM Darurat, Jokowi mengatakan rencananya akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
"Khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali karena di sini 44 kabupaten/kota serta enam provinsi yang nilai assesment-nya 4," terangnya.
"Kita lakukan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai yang ada di indikator laju penularan oleh WHO," sambungnya. [Democrazy/prt]
