DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tatanan kebangsaan Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai alasan disebut tengah mengalami gangguan.
Pemerintah pun kerap terjebak dalam posisi yang tak baik. Bahkan pemerintah selalu menjadi pihak yang disalahkan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, Senin, 26 Juli 2021.
Ia memberikan pemaparannya sebagai pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan oleh CSIS di dalam jaringan (daring).
CSIS merupakan lembaga think-tank non-profit yang telah berdiri selama 50 tahun.
Tema yang diangkat pada seminar tersebut adalah Masa Depan Kebangsaan dan Demokrasi Indonesia.
"Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan ini justru destruktif," ujar Mahfud.
Dalam pemaparannya, Mahfud juga menyebutkan, gangguan yang dialami oleh tatanan kebangsaan Indonesia berada dalam beragam bentuk, yaitu kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, maupun hoaks.
Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan bagi Mahfud adalah intoleransi, mengingat Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya.
Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial, yakni ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda.
"Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk," ungkapnya.
Akan tetapi, lanjutnya, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan.
Mahfud mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat.
"Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama," ujarnya.
Dalam pelaksanaan, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat.
Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acap kali disalahkan.
Oleh karena itu, Mahfud mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi Indonesia.
Putri mendiang Gus Dur ini menambahkan, selain menjalankan keputusan, terdapat catatan penting dalam proses pengambilan keputusan.
"Pastikan keputusan yang diambil merupakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya mayoritas," terangnya. [Democrazy/mrd]
