DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta, Azyumardi Azra turut mengomentari kinerja Joko Widodo (Jokowi) selama hampir tujuh tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dia mengatakan, ada satu kasus tertentu yang membuatnya yakin, pemimpin negara tersebut telah gagal menahkodai Nusantara.
Menurut Azyumardi Azra, indikasi kegagalan Jokowi terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang terkesan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, sebagai kepala negara, dia semestinya bisa melakukan upaya penguatan.
“Presiden merevisi UU KPK nomor 30 tahun 2003 dengan UU KPK nomor 19 tahun 2019 membuat publik marah. Namun, beliau berdalih untuk menguatkan KPK,” ujar Azyumardi Azra melalui sambungan virtual, Selasa 27 Juli 2021.
Lebih jauh, pria yang karib disapa Azra itu menambahkan, Jokowi seakan tidak mempunyai nalar dalam menyelesaikan polemik KPK.
Sebab, kata dia, keanehan itu timbul ketika Jokowi terlihat inkonsisten dalam ucapannya mengenai lembaga negara tersebut.
“Beliau yang mengajukan revisi, tetapi enggak mau tanda tangan. Saya melihat bahwa beliau tidak punya nalar untuk melihat hal itu,” tuturnya.
Bukan hanya itu, Azra menyoroti pelemahan KPK melalui polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ramai diperdebatkan.
Menurut dia, bukti pelemahan KPK bisa terlihat dari polemik tersebut.
Buktinya, Ombudsman menyatakan bahwa terdapat kecacatan prosedur di baliknya.
“Ini menjadi bukti sejarah yang mana kepemimpinan Jokowi bisa dianggap gagal melalui kegaduhan KPK. Saya rasa Jokowi kehabisan waktu untuk merevitalisasi KPK,” tegasnya.
Berkat kenyataan tersebut, Azra memandang Jokowi telah menunjukkan tanda-tanda gagal memimpin Indonesia.
Namun, kegagalan tersebut belum bersifat mutlak, alias masih bisa diperbaiki.
Sebab, mantan Gubernur Jakarta itu masih memilih waktu untuk mengubah segalanya.
“Sebab, kita harus sama-sama menunggu hingga akhir jabatannya,” kata Azra. [Democrazy/tpr]
