DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad menanggapi pembelaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terkait Anies Baswedan yang disebut minta sumbangan pada Duta Besar (Dubes) asing.
Yusuf Muhammad menyindir dengan menyebut TGUPP sebagai buzzer balai kota yang kerjaannya mudah namun dapat gaji puluhan juta.
“Enak ya kerja buzzer Balaikota cuma begini dapat gaji puluhan juta?” katanya melalui akun Twitter Yusuf_dumdum pada Minggu, 4 Juli 2021.
Sebelumnya, anggota TGUPP, Tatak Ujiyati mengatakan bahwa surat terbuka dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk semua Dubes di Jakarta bukanlah dalam konteks meminta sumbangan.
Menurut Tatak Ujiyati, konteks surat itu adalah untuk berkolaborasi menghadapi pandemi di Jakarta.
“Bukan minta sumbangan tapi ajakan kolaborasi. Kolaborasi itu gotong royong. Pemprov mengajak siapapun elemen masyarakat, termasuk pengusaha dan lain-lain untuk bergandeng tangan atasi pandemi,” ujar Tatak Ujiyati pada Minggu, 4 Juli 2021.
“Sumbangan tidak dalam bentuk uang tapi barang dan langsung diserahkan kepada RS dan masyarakat yang membutuhkan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Tatak menjelaskan bahwa donasi dalam bentuk barang itu memperkecil potensi korupsi.
Pemprov juga menyediakan website dan pembukuan yang dilakukan secara transparan.
Tatak juga menjelaskan bahwa Pemprov memiliki inovasi baru untuk memastikan pemerataan distribusi bantuan.
Inovasi baru Pemprov DKI Jakarta itu diberi nama Kolaborasi Sosial Berskala Besar.
“Sebuah platform online agar distribusi bantuan lebih merata, sekaligus untuk memudahkan para donatur membantu warga Jakarta di masa PSBB ini,” jelas Tatak.
“Jadi ini bukan soal apakah pemprov punya uang/tidak sebab Pemprov juga salurkan bansos. KSBB lebih pada upaya mendorong kepedulian sosial warga,” tambahnya. [Democrazy/fin]
Enak ya kerja buzzer Balaikota cuma begini dapat gaji puluhan juta?
— Dumdum (@yusuf_dumdum) July 4, 2021
TGUPP Bantah Anies Minta Sumbangan di Dubes: Itu Ajakan Kolaborasi https://t.co/kBxMbyJnOr
