Soroti Revisi UU Pajak saat Pandemi, Faisal Bahri: Ekonomi Tidak Membaik, Malah Semakin Perlihatkan Ketidakadilan Pemerintah!

DEMOCRAZY.ID - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai pemerintah tidak memiliki urgensi untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di tengah pandemi covid-19. Faisal menganggap pengenaan pajak pada sejumlah sektor baru bukan satu-satunya cara meningkatkan kas negara saat perekonomian anjlok dihajar pandemi.  Revisi UU KUP yang menambah objek pajak justru memperlihatkan ketidakadilan pemerintah. "Kenapa warga di negara Eropa dan Skandinavia enggak demo meski pajak mereka tinggi? Karena pemerintah sudah all out melayani masyarakat mulai dari sekolah gratis, tunjangan sosial, hingga layanan kesehatan yang mumpuni," kata Faisal dalam webinar Urgensi Reformasi Fiskal di Tengah Pandemi pada Minggu (4/7). Faisal menuturkan ada beberapa cara yang bisa diterapkan pemerintah untuk meningkatkan dana kas negara selain menarik pajak dari masyarakat. Ia mengatakan pemerint