DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service" memang berlebihan. Namun, menurut Adi, jika narasi yang disampaikan biasa-biasa aja, maka tidak akan didengarkan publik. "Itu cukup sadis. Memang berlebihan. Tapi dalam logika aktivis dan demo itu biasa. Artinya supaya pesan politik yang disampaikan teman-teman BEM dan aktivis sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan biasa-biasa saja dan banyak sopannya, tentu tidak akan didengar publik," kata Adi dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021). Selain itu, dia menambahkan, kritik tak harus disertai dengan solusi. Menurut Adi, jika pengkritik harus selalu dituntut solusi, maka tidak akan pernah ada kritik. Apalagi, kata Adi, selama ini solusi yang disampaikan publik pun tidak didengarkan pemerintah. "Ka...
Soal 'The King of Lip Service', Pengamat: Cukup Sadis Memang, Tapi Kalau 'Tak Didengar' Ya Bakalan Jadi Biasa-biasa Saja
Juli 04, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "The King of Lip Service" memang berlebihan. Namun, menurut Adi, jika narasi yang disampaikan biasa-biasa aja, maka tidak akan didengarkan publik. "Itu cukup sadis. Memang berlebihan. Tapi dalam logika aktivis dan demo itu biasa. Artinya supaya pesan politik yang disampaikan teman-teman BEM dan aktivis sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan biasa-biasa saja dan banyak sopannya, tentu tidak akan didengar publik," kata Adi dalam diskusi daring Cross Check From Home, Minggu (4/7/2021). Selain itu, dia menambahkan, kritik tak harus disertai dengan solusi. Menurut Adi, jika pengkritik harus selalu dituntut solusi, maka tidak akan pernah ada kritik. Apalagi, kata Adi, selama ini solusi yang disampaikan publik pun tidak didengarkan pemerintah. "Ka...