DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Klaim Kimia Farma yang menyebut tidak mencari keuntungan dalam menjalankan vaksinasi berbayar diragukan ekonom senior Faisal Basri.
Menurutnya, jika memang tidak mencari keuntungan, maka sebaiknya Kimia Farma turun membantu menjadi operator vaksinasi gratis.
“Jika tak cari untung, jadi operator vaksinasi saja untuk mempercepat herd immunity. Dulu ngakunya sebagai peluang bisnis,” sindirnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (14/7).
Faisal Basri meminta Kimia Farma untuk lebih jujur dalam hal ini.
Apalagi, stok vaksin berbayar sebanyak 15 juta dosis akan segera tiba di tanah air.
“Target vaksin berbayar korporasi yang dikoordinir Kadin seret. Jadi harus ada langkah penyelamatan stok vaksin. Bukankah marjin vaksin sudah dipatok 20 persen dan jasa pelayanan 15 persen?” tanyanya.
Faisal Basri mengaku sudah pernag mengusulkan agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN.
Tapi usul itu ditolak pemerintah dengan alasan kemahalan dan mereka bisa beli lebih murah.
Faisal Basri juga merasa aneh dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut vaksin yang dikuasai BUMN didapat berbasarkan business to business murni.
“Barang publik kok diprivatisasi? Ya salah pemerintah sendiri. Sedari awal memang pemerintah yang membuka opsi bisnis kok. Vaksinasi dianggap sebagai peluang bisnis oleh BUMN,” tuturnya.
Secara logika, sambung Faisal, produsen vaksin tentu saja mengenakan harga lebih mahal kalau untuk motif business to business.
Karena itu, pengadaan harus terpusat oleh pemerintah, agar daya tawarnya tinggi.
“Ini yang kerap saya katakan sebagai wujud ungoverned government atau pemerintah yang tidak amanah,” tutup Faisal Basri.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik Agus Chandra menjelaskan bahwa penyediaan layanan vaksin berbayar di sejumlah kliniknya tidak untuk mengejar keuntungan.
Tujuannya semata hanya untuk mendukung program percepatan vaksinasi nasional dari pemerintah.
Bahkan harga vaksin per dosis dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu sudah ditetapkan oleh pemerintah.
"Sehingga kami tidak memanfaatkan program Vaksin Gotong Royong individu untuk tujuan komersial, tetapi upaya kami untuk mendukung pemerintah mempercepat proses vaksinasi," sambung Agus. [Democrazy/jgn]
