POLITIK

Pendukung Jokowi Sebut Sosok Ini Jadi Penghambat AHY Jadi Presiden RI

DEMOCRAZY.ID
Juli 26, 2021
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Pendukung Jokowi Sebut Sosok Ini Jadi Penghambat AHY Jadi Presiden RI

Pendukung Jokowi Sebut Sosok Ini Jadi Penghambat AHY Jadi Presiden RI

DEMOCRAZY.ID - Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi mengungkapkan sosok yang justru menghambat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk jadi Presiden Republik Indonesia (RI).


Menurut Kuntadhi, selama ini seseorang yang jadi penghambat karier politik AHY tersebut ialah istrinya, yakni Annisa Pohan.


“Jika AHY maui jadi Presiden RI. Kayaknya faktor Annisa Pohan justru bisa jadi penghambat,” kata Kuntadhi dalam keterangan di akun jejaring media sosialnya, pada Senin, 26 Juli 2021.


Oleh sebabnya Kuntadhi menyarankan, apabila putra pertama Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tersebut ingin jadi presiden, maka Annisa Pohan harus menahan sikapnya dan tidak memainkan peran sebagai politikis.


Hal itu lantaran, kata Kuntadhi, Annisa Pohan cukup mendukung AHY saja layaknya seorang istri dari elite partai politik lainnya.


“Saranku, Annisa gak usah mainkan peran sebagai politisi. Cukup dukung AHY dari belakang,” ujarnya.


Terlebih Kuntadhi menjelaskan, sejauh ini tidak ada politikus di Indonesia yang sukses apabila memiliki istri yang tidak bisa diam layaknya Annisa Pohan.


“Soalnya di Indonesia ini, enggak ada politisi sukses kalau istrinya pecicilan,” imbuhnya.


Annisa Pohan punya hak politik layakanya warga negara pada umumnya!


Menanggapi pernyataan itu, politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik ikut angkat bicara dan membela hak politik Annisa Pohan.


Pihaknya menilai, Annisa Pohan tentu memiliki manifestasi dan hak kebebasan politiknya sebagai warga negara.


“Politik elektoral bagi PD adalah manifestasi dari hak dan kebebasan politik. Anisa pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri. Kami tak melihat hak politik bisa dikecualikan darinya,” kata Rachland.


Sebaliknya, Rachland Nashidik justru menilai apa yang diungkapkan Kuntadhi malah seakan menempatkan posisi perempuan sebagai warga negara kelas kedua.


Padahal di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua orang tentu bisa dengan bebas berpendapat.


“Pandangan begitu diskriminatif, menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua,” imbuhnya. [Democrazy/dtg]

Penulis blog