DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah belum lama ini resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebelumnya, pemerintah sempat mengganti PPKM dari awalnya terbatas, sedang, ketat, dan saat ini menjadi darurat.
Perubahan istilah PPKM dilakukan pemerintah merespons grafik kasus pandemi Covid-19 di Indonesia yang terus melonjak.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19.
Di sisi lain meski istilah PPKM berubah, nyatanya penerapan PPKM masih saja dilanggar masyarakat.
Alhasil kasus Covid-19 di Indonesia merangkak naik.
Kini, PPKM Darurat resmi diberlakukan guna merespons penambahan kasus Covid-19 yang kian mengkawatirkan.
Istilah PPKM Darurat tersebut menjadi sorotan Kepala Biro Perhubungan DPP Partai Demokrat, Abdullah Rasyid.
Melalui akun Twitter pribadinya @Rasy_Abdullah, ia mengatakan bukan istilah PPKM yang perlu diganti untuk penanganan Covid-19, melainkan presidennya.
“Bukan istilahnya yang perlu diganti. Tapi presiden nya!” cuitnya seperti dilansir pada Kamis, 1 Juli 2021.
Abdullah Rasyid juga menyoroti perihal terpilihnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Dalam unggahanya, ia mengatakan di negara ini seolah tak ada orang lain selain Luhut Binsar Pandjaitan.
"Seperti negara ini gak ada orang lain aja," jelasnya.
Sebelumnya, beredar kabar mengenai wacana PPKM Darurat menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
PPKM Darurat juga akan membatasi sejumlah aktivitas seperti bekerja dari rumah (work from home) hingga aturan kunjungan restoran dan pusat belanja.
Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata juru bicara Menko Marves Jodi Mahardi. [Democrazy/kti]
