HEALTH

Ketika Jokowi Ditanya Siswa SMA soal Pengaruh PPKM dengan Covid Naik

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
HEALTH
Ketika Jokowi Ditanya Siswa SMA soal Pengaruh PPKM dengan Covid Naik

Ketika Jokowi Ditanya Siswa SMA soal Pengaruh PPKM dengan Covid Naik

DEMOCRAZY.ID - Siswa SMAN 39 Jakarta bernama Christanti Yanita Zega bertanya ke Presiden Joko Widodo soal pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap kenaikan kasus covid-19. 


Pertanyaan itu ia sampaikan usai mengikuti vaksinasi di sekolahnya. Christanti bertanya ke Jokowi lewat telekonferensi video. 


"Apa pengaruh dari penerapan PPKM dengan kenaikan kasus covid-19 saat ini, Bapak? Terima kasih, Bapak," ucap Christanti dalam siaran langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (4/7). 


Jokowi tak langsung menjawab pertanyaan Christanti. 


Ia menanyakan nama panggilan siswa SMA itu. Christanti mengatakan ia biasa dipanggil Chris. 


Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu bertanya soal pengalaman Christanti disuntik vaksin covid-19. 


Setelah itu, Jokowi baru menjawab pertanyaan soal PPKM. 


"PPKM pembatasan kegiatan masyarakat agar tidak banyak interaksi pertemuan antara orang dengan orang, antara kelompok dengan kelompok karena kalau ketemu ada satu saja yang membawa virus, yang terkena Covid, bisa menyebar ke mana-mana," ujar Jokowi.


Jokowi menjelaskan penyebaran virus akan berkurang jika mobilitas masyarakat turun. 


Ia menyebut berbagai negara membuat kebijakan untuk menekan pergerakan masyarakat di tengah pandemi. 


"Semua negara ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan ketat, ada yang melakukan PPKM Mikro, caranya macam-macam, tapi intinya baiklockdown, baik PPKM, mengurangi mobilitas, mengurangi pertemuan orang dengan orang," tutur Jokowi. 


Pemerintah menerapkan PPKM Sejak 11 Januari 2021. Kebijakan ini sempat berganti nama menjadi PPKM Mikro. 


Pada 3 Juli, pemerintah menerapkan PPKM Darurat guna menekan lonjakan kasus covid-19. 


Awalnya, PPKM Darurat hanya diberlakukan di 132 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. 


Setelah beberapa hari berjalan, pemerintah memperluas penerapan kebijakan itu ke 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali. [Democrazy/wkr]

Penulis blog