DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Rocky, penggunaan istilah itu menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya pelit, karena tak mau menggunakan istilah “lockdown”.
“Sebenarnya, dari hitungan para ekonom, uangnya ada. Kita juga minta utang untuk penanganan covid-19 dari berbagai negara, tapi dana itu tidak tersalurkan,” ujarnya di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (2/7/2021).
Rocky mengatakan bahwa dana untuk pandemi covid-19 kemungkinan baru dipakai sebanyak 12 persen saja.
“Itu membuktikan bahwa pemerintah tak bisa mendorong dana itu untuk menghasilkan perputaran ekonomi,” katanya.
Akademisi itu pun menyarankan agar pemerintah menggunakan dana itu untuk menyalurkan kebutuhan penduduk dari rumah ke rumah saat lockdown.
“Keadaan ini menunjukkan bahwa ada statistik yang dipermainkan. Kita berutang untuk hal yang tidak diperlukan, lalu ada sisa, lalu dipamerkan bahwa kita masih ada uang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Filsuf itu mengomentari pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta untuk tidak menyebarkan berita bohong terkait kondisi ekonomi, sebab pemulihan sudah terjadi.
Namun, sebelumnya Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani secara terpisah menyatakan ada kontraksi ekonomi yang berdampak pada target pertumbuhan perekonomian Indonesia.
“Itu maksud Luhut jangan asal sebut mungkin ditujukan kepada Sri Mulyani. Ekonom yang paling pintar sekarang itu Sri Mulyani, kalau pengamat di luar pemerintah kenapa harus dipedulikan?” tuturnya.
Rocky memaparkan bahwa Luhut sedang melakukan lip service dan kini sudah tak ada lagi koordinasi yang baik di antara menteri.
“Presiden Jokowi bahkan bilang setelah Luhut memimpin, kita akan pulih pada 2021 ini. Pada akhirnya Jokowi lip service lagi. Jadi, omongan yang mana yang harus kita pegang?” paparnya. [Democrazy/gtr]
