DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Berlaku mulai hari ini 3 Juli 2021 pemerintah kembali lakukan pembatasan mobilitas terkait lonjakan kasus Covid-19.
Kali ini pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan mulai hari ini hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah kemudian memberi aturan-aturan seperti penutupan mall, work from home (WFH), restoran hanya diperbolehkan take away dan masih banyak lagi.
Namun, salah satu pejabat pemerintah yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka malah melanggar salah satu dari aturan tersebut.
Gibran akan tetap membuka pusat perbelanjaan seperti mall karena menurutnya di dalam tempat tersebut masih ada sektor esensial.
Hal itu kemudian membuat publik geram dan menganggap Gibran melawan intruksi sang ayah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sikap Gibran kemudian membuat pengamat politik, Rocky Gerung juga ikut berbicara.
Menurut Rocky, sikap yang diambil Gibran tersebut merupakan tindakan nyata pengujian atas sebutan 'Lip Service' pada Jokowi.
"Saya anggap Gibran benar karena dia menganggap apa yang diucapkan presiden Jokowi yang kemudian ayahnya dan Pak Luhut itu Lip Service," kata Rocky dikutip dari Kanal YouTube-nya, Sabtu, 3 Juli 2021.
"Jadi Gibran justru menuduh kembali bahwa presiden cuma lip service lah. Karena ini mau diuji kan bener gak bisa gak nanti presiden menegur walikota atau melalui pak Luhut," sambungnya.
Melihat hal itu, Rocky merasa itu semua parodi karena beberapa pejabat negara rasanya acuh-tak acuh dengan aturan yang telah dibentuk pemerintah itu sendiri.
"Jadi pejabat negara mempertontonkan hal yang bertentangan. Walikota Solo juga begitu, akhirnya kan orang tidak lagi menganggap serius hierarki etika," ujarnya.
Menyinggung hal tersebut, Rocky menganggap apa yang dilakukan Gibran adalah suatu arogansi karena melanggar peraturan pusat.
"Atau memang ada desain lain di dalam kebijakan walikota Solo yang harus di atas kebijakan negara harus lebih diistimewakan," katanya.
"Intinya begitu jadi pemanfaatan jabatan dalam upaya arogansi. Ini sebenarnya arogansi baru," sambungnya.
Lebih lanjut, Rocky juga beranggapan bahwa semua walikota nantinya akan berdiri di belakang Gibran jikalau tak ada penindakan tegas.
"Walikota lagi bersiap-siap berdiri di belakang Gibran karena mereka beranggapan ekonomi di daerah itu justru dihidupkan dengan pasar tradisional. Jadi nanti walikota akan pasang pengumuman mengikuti kami akan berada di belakang walikota Solo karena esensial," tegasnya.
Selebihnya, menurut Rocky masyarakat justru ingin melihat dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Gibran apakah pemerintah tetap akan memberi tindakan atau tidak.
"Orang sebenernya ingin lihat hari ini apa ada teguran dari presiden atau dari pak Luhut. Hanya itu jadi orang tahu okey masih ada aturan nih," tandasnya. [Democrazy/tre]
