DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Posisi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dianggap seolah lebih tinggi dibanding para Menteri.
Hal tersebut langsung mendapat respons pengamat politik, Rocky Gerung. Ia pun menyindir bahwa apabila Gibran dianggap demikian, maka ia bisa diberi julukan ‘Prince of Lip Service’.
Soalnya ia merujuk pada julukan ‘King of Lip Service’ yang diberikan kepada ayahnya, yakni Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut dapat dilihat dalam video berjuduk ‘Walikota Solo Gibran Melawan Instruksi Luhut dan Jokowi?’ pada YouTuber Rocky Gerung Official Sabtu, 3 Juli 2021.
Mulanya Rocky mengomentari pertanyaan Hersubeno Arief soal berita bahwa Gibran tetap buka mall selama masa PPKM Darurat Jawa Bali.
“Saya menganggap Gibran benar karena dia menganggap bahwa yang diucapkan Presiden Jokowi, yang kebetulan ayahnya, dan Pak Luhut itu Lip service,” katanya.
“Jadi, Gibran justru menudug kembali bahwa Presiden cuma Lip Service lah.. Karena ini mau diuji kan, bisa ndak nanti Presiden menegur Wali Kota? Atau melalui Pak Luhut,” tambahnya.
Sebagai catatan, Rocky Gerung dan juga Hersubeno telah menyinggung alasan Gubran tetap membuka mall.
Gibran mengambil kebijakan itu karena mall juga berisi beberapa toko penting seperti toko obat, kelontong, super market, dan sebagainya.
Namun mereka menilai langkah Gibran itu akan berbahaya sebab kemungkinan akan dianggap pengecualian atau pengistimewaan.
Keduanya memberikan skenario apabila Kepala Daerah lain juga mengambil kebijakan yang sama dengan Gibran lalu ditegur oleh Pemerintah Pusat.
Hersubeno sendiri lalu menyinggung soal foto-foto yang sempat beredar di media, di mana Gibran bertemu dengan beberapa Menteri.
Wartawan senior itu menyebutkan foto di mana posisi duduk Gibran lebih tinggi dibanding menteri dan juga foto menteri yang menunduk saat bersalaman dengan Gibran.
Rocky Gerung lalu menanggapi dengan mengambil istilah hubungan kekerabatan dalam sistem kerajaan.
“Mungkin (Gibran) disebut nanti Prince of Lip Service. Jadi dia Putra Mahkota dari Raja yang King of Lip Service,” katanya.
Rocky menjelaskan bahwa dalam sistem birokrasi modern, seharusnya tidak ada sikap membungkuk kepada seseorang hanya karena ia keluarga presiden.
“Ini yang sebetulnya membuat kemampuan kita untuk melihat potensi Indonesia untuk tumbuh itu terhalang lagi oleh feodalisme semacam ini,” ujarnya. [Democrazy/ytr]
