DEMOCRAZY.ID - Nama istri Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Annisa Pohan, tengah ramai diperbincangkan usai cuitan ayat. Di tengah derasnya kritik kepada Annisa Pohan, Partai Demokrat memberi pembelaan. Salah satu yang menyoroti Annisa Pohan adalah pegiat media sosial Eko Kuntadhi. Dalam cuitannya, Eko Kuntadhi menyebut Annisa Pohan bisa menjadi penghambat AHY jika maju pilpres dan dia menyarankan Annisa tidak memainkan peran sebagai politisi. Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaky Mahendra Putra, menyebut politik elektoral mereka yakni manifestasi hak dan kebebasan politik konstitusional. Herzaky pun heran dengan cuitan Eko Kuntadhi. "Annisa Pohan pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri seseorang. Kami tidak melihat hak politik itu bisa dikecualikan darinya, apalagi hanya karena dia adalah istri AHY," ujar Herzaky, Senin (26/7/2021). Herzaky menyebut penilaian agar Annisa tidak muncul di publik diskriminatif. Menurutn
Annisa Pohan Diminta Diam Hanya karena 'Istri AHY', Demokrat Beri Balasan Menohok
Juli 26, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Nama istri Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Annisa Pohan, tengah ramai diperbincangkan usai cuitan ayat. Di tengah derasnya kritik kepada Annisa Pohan, Partai Demokrat memberi pembelaan. Salah satu yang menyoroti Annisa Pohan adalah pegiat media sosial Eko Kuntadhi. Dalam cuitannya, Eko Kuntadhi menyebut Annisa Pohan bisa menjadi penghambat AHY jika maju pilpres dan dia menyarankan Annisa tidak memainkan peran sebagai politisi. Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Herzaky Mahendra Putra, menyebut politik elektoral mereka yakni manifestasi hak dan kebebasan politik konstitusional. Herzaky pun heran dengan cuitan Eko Kuntadhi. "Annisa Pohan pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri seseorang. Kami tidak melihat hak politik itu bisa dikecualikan darinya, apalagi hanya karena dia adalah istri AHY," ujar Herzaky, Senin (26/7/2021). Herzaky menyebut penilaian agar Annisa tidak muncul di publik diskriminatif. Menurutn