DEMOCRAZY.ID - Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra menyebut pernyataan Presiden Jokowi seolah hanya untuk menenangkan rakyat.
Sebab, pada praktiknya, kerap terjadi inkonsistensi antara pernyataan Jokowi dengan langkah yang diambil jajarannya.
Hal itu disampaikan dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di kanal Youtube Karni Ilyas pada Kamis, 1 Juli 2021.
Sebelumnya, Karni Ilyas menyebutkan bahwa dalam membuat kebijakan, terutama Undang-Undang (UU), Jokowi tidak melakukannya sendiri.
Terdapat para Menteri dan pendapat pihak lain yang diterima Jokowi, serta merapatkannya dengan DPR.
Sehingga, jika hasil di DPR berbeda dari apa yang diharapkan, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan Presiden.
“Nah itu yang kemudian juga kita lihat sebagai bentuk inkonsistensi antara Presiden dengan jajarannya juga,” kata Leon Alvinda Putra, dikutip dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat, 2 Juli 2021.
Sebagai contoh, terkait revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang justru tidak sesuai antara pernyataan Jokowi dan aksi yang diambil Menteri.
“Misalnya tadi, terkait revisi UU ITE, baru Presiden menyampaikan pidato, besoknya sudah direvisi oleh Menterinya sendiri yang akan mengeluarkan justru SKB pedoman interpretasi,” tutur Leon Alvinda Putra.
Tidak hanya itu, ada juga pernyataan Jokowi ketika Konferensi Tingkat Tinggi dalam Climate Adaptation Summit (KTT CAS), yang mengatakan bahwa negara-negara harus mengedepankan pembangunan hijau.
Pada faktanya, Pemerintah Indonesia justru mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan pernyataan Jokowi.
“Kemudian Juga tadi terkait dengan pidato Presiden dalam KTT CAS 2021, yang kemudian juga direvisi berupa penyampaian komitmen net zero di tahun 2070, jadi tidak sesuai dengan perkataan Presiden,” ujar Leon Alvinda Putra.
Oleh karena itu, julukan ‘King of Lip Service’ untuk Jokowi diberikan bukan tanpa alasan, sebab banyak pernyataannya yang tidak sesuai dengan realitas.
“Jadi ada inkonsistensi di situ sebenarnya, yang kemudian kenapa kita sebut lip service? Seolah-olah perkataan itu hanya untuk menenangkan, tetapi realitanya tidak sesuai,” kata Leon Alvinda Putra. [Democrazy/cdf]